Sumbawa Besar, SE.
Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumbawa akan menggelar aksi mogok kerja, Rabu (27/11) hari ini. Mogok kerja kali ini sebagai bentuk solidaritas menyusul penahanan dokter yang dilakukan tim kejaksaan di Manado, Sulawesi Utara atas tuduhan dugaan malpraktik.
“Aksi mogok kerja akan digelar Rabu (27/11), hari ini, tidak lain sebagai ungkapan solidaritas sesama dokter atas penahanan rekan kami lantaran dituduh melakukan malpraktik di Manado,” ungkap anggota IDI Sumbawa, dokter Dede Hasan Basri, ketika dikonfirmasi wartawan media ini, kemarin.
Aksi mogok kerja dokter kali ini, kata Dede, meliputi pelayanan di RSUD Sumbawa dan tempat praktik dokter di sejumlah tempat di Kota Sumbawa bahkan hingga Puskesmas di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa ini.
“Recananya kami juga akan menggelar aksi turun ke jalan di dean Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Sumbawa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pada Sabtu (23/11) sekitar pukul 22.00 Wita, terpidana kasus malpraktik di Manado dr Hendry Simanjuntak, SpOG ditangkap tim Kejaksaan Negeri Manado, di kampung halamannya di Sumatera Utara.
Dokter Hendry Simanjutak itu kemudian dibawa ke Manado dengan pesawat Batik Air jurusan Jakarta-Manado.
Kini dr Simanjuntak ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng, Manado, bersama dr Ayu yang sudah lebih dulu ditangkap tiga pekan lalu.
Penahanan Ayu pun telah memicu protes besar-besaran dari rekan-rekan sejawatnya di Manado dan beberapa kota lainnya.
Hendry Simanjutak bersama dr Dewa Ayu Sasiary Prawani dan dr Hendy Siagian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah Mahkamah Agung (MA) memidanakan mereka bersalah atas kasus malapraktik di Rumah Sakit Prof Kandouw, Manado, pada 2010 lalu.
Ketiga dokter itu dianggap bersalah yang mengakibatkan meninggalnya pasien Julia Fransiska Makatey sewaktu mereka tangani. Kasus tersebut berlanjut hingga tahapan kasasi, dan pada 18 September 2012, MA menghukum 10 bulan penjara bagi ketiga dokter tersebut. Namun, ketika hendak dieksekusi, ketiga dokter buron sehingga masuk dalam DPO.(YK/ant)
Jalan Nuri No. 42 Kelurahan Brang Bara Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa - NTB
Selasa, 26 November 2013
Operasional PDAM Sumbawa Tanpa Bantuan APBD
Sumbawa Besar, SE
PDAM Sumbawa satu satunya Perusahaan Daerah Air Minum di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beroperasi tanpa meminta dana operasional dari APBD.
‘Selama memimpin, PDAM telah mampu mandiri. Tidak seperti PDAM di daerah lain yang selalu mendapat suntikan dana operasional dari APBD mencapai Rp10 miliar hingga Rp11 miliar. Alhamdulillah kami satu-satunya PDAM di NTB yang bisa membiayai diri sendiri,’ ungkap Dirut PDAM Sumbawa Ir Gani Eko Harsono, kepada wartawan, belum lama ini.
Ia mengatakan, bukan hanya dapat membiayai operasionalnya secara kterus menerus, PDAM Sumbawa juga dapat menanggulangi semua hutang tertagih dari negara secara penuh.
Bahkan, katanya, pihaknya mampu membayar gaji sesuai perintah undang-undang, menyelesaikan Jamsostek yang menunggak hasil ‘warisan’ pimpinan sebelumnya dan gaji pensiun yang belum terbayar selama 10 tahun.
Selain itu, menurut dia, PDAM masih berani memberikan subsidi kepada masyarakat yang menjadi pelanggan sebesarRp36,42 per kubik dalam satu liter dengan tariff air terendah hanya Rp840 dan tertinggi Rp 6.000 yang hanya diberlakukan untuk expatriate.
‘Semua pembiayaan ini telah mampu kami dipenuhi, bahkan masihmenyisakan laba,’ katanya.
Pernyataan ini, kata Gani,didukung hasil laporan laba rRugi komparatif 31 Desember 2012 dan 2011 dari auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Drs Basri Hardjosumarto, M.Si,Ak & Rekan yang berkantor pusat di Surabaya, yang sudah mendapat persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam laporan keuangan itu menyebutkan, pendapatan usaha meliputi Pendapatan Penjualan Air dan Pendapatan Non Air mengalami peningkatan dari Rp6.90 miliar pada2011 menjadi Rp9.02 miliar tahun 2012.
Menurut Gani, dari pendapatan usaha yang dikurangi beban diperoleh laba bersih setelah pajak mencapai Rp219,95 juta.Sejak tahun 2008¿2011, bahwa kondisi perusahaan mengalami kerugian. namun pada 2012 perusahaan membaik dengan memperoleh laba, artinya peningkatan penjualan lebih besar.
‘Sumber pendapatan yang menyebabkan PDAM Sumbawa memperoleh laba,berasal dari potensi jumlah pelanggan dan pendapatan lain dari investasi PDAM. Untuk saat ini jumlah pelanggan aktif sekitar 16 ribu pelangan, ditambah daftar tunggu yang hampir mendekati 1.000 orang. Pendapatan lain diperoleh dari penyambungan baru, dan bunga deposito.(ant)
PDAM Sumbawa satu satunya Perusahaan Daerah Air Minum di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beroperasi tanpa meminta dana operasional dari APBD.
‘Selama memimpin, PDAM telah mampu mandiri. Tidak seperti PDAM di daerah lain yang selalu mendapat suntikan dana operasional dari APBD mencapai Rp10 miliar hingga Rp11 miliar. Alhamdulillah kami satu-satunya PDAM di NTB yang bisa membiayai diri sendiri,’ ungkap Dirut PDAM Sumbawa Ir Gani Eko Harsono, kepada wartawan, belum lama ini.
Ia mengatakan, bukan hanya dapat membiayai operasionalnya secara kterus menerus, PDAM Sumbawa juga dapat menanggulangi semua hutang tertagih dari negara secara penuh.
Bahkan, katanya, pihaknya mampu membayar gaji sesuai perintah undang-undang, menyelesaikan Jamsostek yang menunggak hasil ‘warisan’ pimpinan sebelumnya dan gaji pensiun yang belum terbayar selama 10 tahun.
Selain itu, menurut dia, PDAM masih berani memberikan subsidi kepada masyarakat yang menjadi pelanggan sebesarRp36,42 per kubik dalam satu liter dengan tariff air terendah hanya Rp840 dan tertinggi Rp 6.000 yang hanya diberlakukan untuk expatriate.
‘Semua pembiayaan ini telah mampu kami dipenuhi, bahkan masihmenyisakan laba,’ katanya.
Pernyataan ini, kata Gani,didukung hasil laporan laba rRugi komparatif 31 Desember 2012 dan 2011 dari auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Drs Basri Hardjosumarto, M.Si,Ak & Rekan yang berkantor pusat di Surabaya, yang sudah mendapat persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam laporan keuangan itu menyebutkan, pendapatan usaha meliputi Pendapatan Penjualan Air dan Pendapatan Non Air mengalami peningkatan dari Rp6.90 miliar pada2011 menjadi Rp9.02 miliar tahun 2012.
Menurut Gani, dari pendapatan usaha yang dikurangi beban diperoleh laba bersih setelah pajak mencapai Rp219,95 juta.Sejak tahun 2008¿2011, bahwa kondisi perusahaan mengalami kerugian. namun pada 2012 perusahaan membaik dengan memperoleh laba, artinya peningkatan penjualan lebih besar.
‘Sumber pendapatan yang menyebabkan PDAM Sumbawa memperoleh laba,berasal dari potensi jumlah pelanggan dan pendapatan lain dari investasi PDAM. Untuk saat ini jumlah pelanggan aktif sekitar 16 ribu pelangan, ditambah daftar tunggu yang hampir mendekati 1.000 orang. Pendapatan lain diperoleh dari penyambungan baru, dan bunga deposito.(ant)
Komisi III Sebut Perbaikan Jalan Batu Lanteh Tahun 2014
Sumbawa Besar, SE.
Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin Afifi, SH mengemukakan, tahun anggaran 2013 sudah dianggarkan satu unit eksavator untuk perbaikan ruas jalan di Kecamatan Batu Lanteh.
Di dalam perjalanannya, Kata Jamaluddin Afifi, ada warga di Ruas Lantung-Labangkar juga memerlukan alat berat. Sehingga dalam rapat koordinasi Komisi III dengan Bappeda diwajibkan menganggarkan satu uni eksavator untuk Batulanteh.
“Orang Baturotok kalau mau pulang dari Sumbawa ke desanya melalui Orong Telu. Sebanyak Rp 6 miliar yang dikucurkan untuk penanganan 13 kilometer jalan ternyata tidak ada hasilnya. Kami turun ke lapangan mengecek langsung pengerjaan dan hasilnya bagus. Tetapi faktor alam yang membuat rusak kembali sehingga tidak cukup,” jelas Jamaluddin Afifi.
Ia menegaskan, Komisi III berkomitmen untuk perbaikan ruas jalan tersebut sehingga mulai tahun anggaran 2014 mendatang akan kembali disentuh.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sejumlah masyarakat Batulanteh yang terdiri dari Desa Tepal, Baturotok, Tangkan Pulit, Bao Desa dan Musuk, mendatangi DPRD Sumbawa, Senin (25/11).
Mereka meminta perhatian legislatif agar mendesak eksekutif memberikan perhatian lebih untuk perbaikan ruas jalan di Batulanteh. Pentingnya infrastruktur jalan tersebut dirasa ikut mempengaruhi bidang kehidupan lainnya seperti pendidikan, ekonomi maupun kesehatan.
Dalam selebarannya, masyarakat menyampaikan bahwa Batulanteh merupakan salah satu penghasil kopi dan kemiri terbesar di Pulau Sumbawa. Namun sangat ironis kecamatan yang kaya ini tidak mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemprop NTB. Salah satu contohnya adalah infrastruktur yang mengubungkan Batudulang-Tepal, Tepal-Baturotok dan Tepal-Bao Desa tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari pemkab Sumbawa untuk diperbaiki.
Akibatnya semua kebutuhan pokok masyarakat menjadi mahal dan perputaran ekonomi masyarakat menjadi tersendat. Mahalnya harga kebutuhan pokok di Batulanteh berakibat buruk bagi masyarakat, misalnya harga beras bisa mencapai Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu per 20 kilogram. Bila musim hujan tiba seperti saat ini, bukan hanya transportasi yang tidak mendukung, tapi juga terhadap bidang pendidikan dan pertaninan serta kesehatan sangat miskin fasilitas.
Masih di selebaran yang sama, masyarakat menyampaikan bahwa banyak sekolah yang ada di Batulanteh tidak mempunyai ruang kelas yang standar apalagi mau punya gedung. Belum lagi masalah fasilitas kesehatan dan pilar-pilar pendukungnya yang masih sangat kurang seperti dokter hanya satu orang yang tidak sebanding dengan luas dan medan tempuh. Air bersih yang sangat minim walaupun Batulanteh sumber air. Gizi yang masih kurang dan bidan desa yang sering pindah-pindah.
Karenanya masyarakat setempat menuntut pemerintah agar segera memperbaiki jalan Batulanteh dan pembangunan gedung serta lengkapi sarana prasarana setiap sekolah.
Demikian pula segera menambah Pustu di masing-masing desa yang pelayanannya setara Puskesmas dan lengkapi kebutuhan air bersih, dokter, bidan di setiap desa di Batulanteh. Pengadaan listrik dan tower komunikasi seluler serta menuntut agar penempatan alat berat eksavator milik Pemda Sumbawa melalui Dinas Pekerjaan Umum.
Pemuda Batulanteh, Hasrun Al Tebas, mendesak Pemda agar jalan ke Batulanteh menjadi skala prioritas anggaran 2014.
“Kami bersyukur bahwa beberapa ruas jalan di Batulanteh telah diusulkan oleh Pemda Sumbawa untuk dijadikan ruas jalan strategis Propinsi. Semoga segera bisa terealisasi,” ungkapnya.
Sementaa mengenai ijin Kemenhut RI yang ternyata sudah ada berdasarkan keterangan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, diharapkan tidak lagi menjadi kendala perbaikan infrastruktur jalan di Batulanteh.
Untuk jalan Tepal-Bao Desa yang belum masuk ruas Kabupaten agar bisa diusulkan menjadi jalan kabupaten, sebab masih ada ruas jalan yang masih terisolir misalnya Dusun Talagumung.(MK)
Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin Afifi, SH mengemukakan, tahun anggaran 2013 sudah dianggarkan satu unit eksavator untuk perbaikan ruas jalan di Kecamatan Batu Lanteh.
Di dalam perjalanannya, Kata Jamaluddin Afifi, ada warga di Ruas Lantung-Labangkar juga memerlukan alat berat. Sehingga dalam rapat koordinasi Komisi III dengan Bappeda diwajibkan menganggarkan satu uni eksavator untuk Batulanteh.
“Orang Baturotok kalau mau pulang dari Sumbawa ke desanya melalui Orong Telu. Sebanyak Rp 6 miliar yang dikucurkan untuk penanganan 13 kilometer jalan ternyata tidak ada hasilnya. Kami turun ke lapangan mengecek langsung pengerjaan dan hasilnya bagus. Tetapi faktor alam yang membuat rusak kembali sehingga tidak cukup,” jelas Jamaluddin Afifi.
Ia menegaskan, Komisi III berkomitmen untuk perbaikan ruas jalan tersebut sehingga mulai tahun anggaran 2014 mendatang akan kembali disentuh.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sejumlah masyarakat Batulanteh yang terdiri dari Desa Tepal, Baturotok, Tangkan Pulit, Bao Desa dan Musuk, mendatangi DPRD Sumbawa, Senin (25/11).
Mereka meminta perhatian legislatif agar mendesak eksekutif memberikan perhatian lebih untuk perbaikan ruas jalan di Batulanteh. Pentingnya infrastruktur jalan tersebut dirasa ikut mempengaruhi bidang kehidupan lainnya seperti pendidikan, ekonomi maupun kesehatan.
Dalam selebarannya, masyarakat menyampaikan bahwa Batulanteh merupakan salah satu penghasil kopi dan kemiri terbesar di Pulau Sumbawa. Namun sangat ironis kecamatan yang kaya ini tidak mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemprop NTB. Salah satu contohnya adalah infrastruktur yang mengubungkan Batudulang-Tepal, Tepal-Baturotok dan Tepal-Bao Desa tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari pemkab Sumbawa untuk diperbaiki.
Akibatnya semua kebutuhan pokok masyarakat menjadi mahal dan perputaran ekonomi masyarakat menjadi tersendat. Mahalnya harga kebutuhan pokok di Batulanteh berakibat buruk bagi masyarakat, misalnya harga beras bisa mencapai Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu per 20 kilogram. Bila musim hujan tiba seperti saat ini, bukan hanya transportasi yang tidak mendukung, tapi juga terhadap bidang pendidikan dan pertaninan serta kesehatan sangat miskin fasilitas.
Masih di selebaran yang sama, masyarakat menyampaikan bahwa banyak sekolah yang ada di Batulanteh tidak mempunyai ruang kelas yang standar apalagi mau punya gedung. Belum lagi masalah fasilitas kesehatan dan pilar-pilar pendukungnya yang masih sangat kurang seperti dokter hanya satu orang yang tidak sebanding dengan luas dan medan tempuh. Air bersih yang sangat minim walaupun Batulanteh sumber air. Gizi yang masih kurang dan bidan desa yang sering pindah-pindah.
Karenanya masyarakat setempat menuntut pemerintah agar segera memperbaiki jalan Batulanteh dan pembangunan gedung serta lengkapi sarana prasarana setiap sekolah.
Demikian pula segera menambah Pustu di masing-masing desa yang pelayanannya setara Puskesmas dan lengkapi kebutuhan air bersih, dokter, bidan di setiap desa di Batulanteh. Pengadaan listrik dan tower komunikasi seluler serta menuntut agar penempatan alat berat eksavator milik Pemda Sumbawa melalui Dinas Pekerjaan Umum.
Pemuda Batulanteh, Hasrun Al Tebas, mendesak Pemda agar jalan ke Batulanteh menjadi skala prioritas anggaran 2014.
“Kami bersyukur bahwa beberapa ruas jalan di Batulanteh telah diusulkan oleh Pemda Sumbawa untuk dijadikan ruas jalan strategis Propinsi. Semoga segera bisa terealisasi,” ungkapnya.
Sementaa mengenai ijin Kemenhut RI yang ternyata sudah ada berdasarkan keterangan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, diharapkan tidak lagi menjadi kendala perbaikan infrastruktur jalan di Batulanteh.
Untuk jalan Tepal-Bao Desa yang belum masuk ruas Kabupaten agar bisa diusulkan menjadi jalan kabupaten, sebab masih ada ruas jalan yang masih terisolir misalnya Dusun Talagumung.(MK)
Pengerjaan Talud, Antisipasi Rawan Longsor di Mapin Beru
Sumbawa Besar, SE.
Pengerjaan talud bronjong sepanjang 114 meter melalui program PNPM-MP tahun 2013 di Dusun Jebak Belek, Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat dinilai mampu mengantisipasi titik rawan longsor di wilayah tersebut,
Pasalnya, proyek talud senilai Rp 105.906.000 itu, mampu menahan derasnya arus dan limpahan sungai Mapin yang kebetulan dekat dengan permukiman warga.
Beberapa titik rawan longsoran tebing sungai telah dipasangi talud bronjong. Warga setempat pun menikmati manfaat yang diberikan program tersebut.
Kepala Desa setempat, Muhammad Nur, kepada wartawan mengaku, saat itu warganya mengkhawatirkan kondisi tebing sungai yang rawan ambruk.
“Syukur Alhamdulillah talud bronjong sudah selesai rumah kami aman dari ancaman longsor,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama pengerjaan proyek tidak menuai kendala. Bahkan pemilik lahan mendukung pemasangan talud bronjong sepanjang 30 meter tersebut.
“Tahun 2014 mendatang kembali kita usulkan pembangunan talud bronjong sepanjang 150 meter. Ini program prioritas kami,” ujarnya.
Warga, kata dia, sangat mendukung dan berpartisipasi aktif selama pengerjaan talud tersebut.
“Sebab jika hanya mengacu pada APBD Kabupaten sangat tidak mungkin, kalau PNPM sudah pasti programnya,” tukasnya.
Ia berharap, program seperti ini masih ada untuk dikucurkan bagi Desa Mapin Beru. Terutama untuk jalan usaha tani (JUT) dan saluran irigasi.
Khairuddin, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), menambahkan, penyelesaian pengerjaan hanya sebulan setengah. Hal ini didukung oleh pasokan material yang selalu ada ketika dibutuhkan.
Subandi, warga yang rumahnya persis di dekat sungai, mengaku sangat merasakan manfaat program ini. Sebelum ada bronjong, air sungai selalu masuk ke rumah warga.
“Tapi setelah ada bronjong aman, saya juga tidak khawatir lagi tebing sungai akan ambruk akibat derasnya arus sungai,” pungkasnya. (MK)
Pengerjaan talud bronjong sepanjang 114 meter melalui program PNPM-MP tahun 2013 di Dusun Jebak Belek, Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat dinilai mampu mengantisipasi titik rawan longsor di wilayah tersebut,
Pasalnya, proyek talud senilai Rp 105.906.000 itu, mampu menahan derasnya arus dan limpahan sungai Mapin yang kebetulan dekat dengan permukiman warga.
Beberapa titik rawan longsoran tebing sungai telah dipasangi talud bronjong. Warga setempat pun menikmati manfaat yang diberikan program tersebut.
Kepala Desa setempat, Muhammad Nur, kepada wartawan mengaku, saat itu warganya mengkhawatirkan kondisi tebing sungai yang rawan ambruk.
“Syukur Alhamdulillah talud bronjong sudah selesai rumah kami aman dari ancaman longsor,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama pengerjaan proyek tidak menuai kendala. Bahkan pemilik lahan mendukung pemasangan talud bronjong sepanjang 30 meter tersebut.
“Tahun 2014 mendatang kembali kita usulkan pembangunan talud bronjong sepanjang 150 meter. Ini program prioritas kami,” ujarnya.
Warga, kata dia, sangat mendukung dan berpartisipasi aktif selama pengerjaan talud tersebut.
“Sebab jika hanya mengacu pada APBD Kabupaten sangat tidak mungkin, kalau PNPM sudah pasti programnya,” tukasnya.
Ia berharap, program seperti ini masih ada untuk dikucurkan bagi Desa Mapin Beru. Terutama untuk jalan usaha tani (JUT) dan saluran irigasi.
Khairuddin, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), menambahkan, penyelesaian pengerjaan hanya sebulan setengah. Hal ini didukung oleh pasokan material yang selalu ada ketika dibutuhkan.
Subandi, warga yang rumahnya persis di dekat sungai, mengaku sangat merasakan manfaat program ini. Sebelum ada bronjong, air sungai selalu masuk ke rumah warga.
“Tapi setelah ada bronjong aman, saya juga tidak khawatir lagi tebing sungai akan ambruk akibat derasnya arus sungai,” pungkasnya. (MK)
Pipa Bocor, Ganggu Distribusi Air PDAM
Sumbawa Besar, SE.
Distribusi air ke pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumbawa kembali terganggu, menyusul bocornya pipa berdiameter 30 cm di ruas jalan by pass dan Kebayan Brang Biji. Peristiwa tersebut terjadi sejak Minggu (24/11) lalu, mengakibatkan pelayanan perusahaan milik daerah itu terganggu.
Dirut PDAM Sumbawa, Ir Gani Eko Harsono ketika dikonfirmasi media ini, kemarin, membenarkan kebocoran pipa distribusi di dua lokasi tersebut.
Sebagai bentuk tanggungjawab pada pelanggan, pihak PDAM Sumbawa sejak kemarin mulai perbaikan terhadap pipa tersebut dengan mematikan saluran pipa air induk yang mensuplay ke masyarakat.
“Kami mohon maaf jika pelayanan kami kepada pelanggan terganggu karena ada perbaikan pipa. Kami terus berupaya memperbaikinya,” katanya.
Diakui Eko, sapaan akrabnya, PDAM tetap menerapkan one day services terhadap kerusakan jaringan yang ada tujuannya agar pelayanan kebutuhan air bersih di masyarakat tidak terganggu.
“Kami tetap menerapkan 1 x 24 jam bila ada kerusakan jaringan atau pipa kami segera memperbaiki,” pungkasnya.(YK)
Distribusi air ke pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumbawa kembali terganggu, menyusul bocornya pipa berdiameter 30 cm di ruas jalan by pass dan Kebayan Brang Biji. Peristiwa tersebut terjadi sejak Minggu (24/11) lalu, mengakibatkan pelayanan perusahaan milik daerah itu terganggu.
Dirut PDAM Sumbawa, Ir Gani Eko Harsono ketika dikonfirmasi media ini, kemarin, membenarkan kebocoran pipa distribusi di dua lokasi tersebut.
Sebagai bentuk tanggungjawab pada pelanggan, pihak PDAM Sumbawa sejak kemarin mulai perbaikan terhadap pipa tersebut dengan mematikan saluran pipa air induk yang mensuplay ke masyarakat.
“Kami mohon maaf jika pelayanan kami kepada pelanggan terganggu karena ada perbaikan pipa. Kami terus berupaya memperbaikinya,” katanya.
Diakui Eko, sapaan akrabnya, PDAM tetap menerapkan one day services terhadap kerusakan jaringan yang ada tujuannya agar pelayanan kebutuhan air bersih di masyarakat tidak terganggu.
“Kami tetap menerapkan 1 x 24 jam bila ada kerusakan jaringan atau pipa kami segera memperbaiki,” pungkasnya.(YK)
TKI Asal Taliwang Lolos Dari Hukuman Mati Di Malaysia
Taliwang, SE.
Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) Syamsuddin ( 28 ), warga Kelurahan Sampir Kabupaten Sumbawa Barat, diinformasikan lolos dari hukuman mati, setelah menjalani hukuman penjara selama 31 tahun di Johor, Malaysia.
“Benar, Syamsuddin lolos dari hukuman mati setelah menerima fatwa dari mahkamah tertinggi diraja Malaysia. Syamsuddin dinyatakan lolos berkat adanya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jendralnya di Malaysia,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), A.Hamid, S.pd, M.Pd, kemarin.
Saat ini kata Hamid, pihaknya masih terus memantau kondisi terkini proses hukum terhadap Samsuddin, menyusul adanya surat pemerintah KSB yang dibalas dengan pembebasan Syamsuddin.
Sebelumnya terang Hamid, Syamsuddin divonis hukuman mati oleh pengadilan di Johor, akibat dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan. Setelah ditangkap dan menerima vonis, Syamsuddin ditahan selama 31 tahun hingga dibebaskan pada pertengahan November ini. “Kini kami bersama keluarga Syamsuddin telah berada di Mataram untuk menjemput secara langsung kedatangan Samsuddin di Bandara International Lombok (BIL). Syamsuddin dijadwalkan tiba dimataram pada, Kamis (28/11),” timpalnya.
Hingga berita ini diturunkan, Syamsuddin adalah TKI kedua asal Sumbawa Barat yang berhasil lolos dari hukuman mati di Malaysia, setelah Edy Saputra warga Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk. Saat itu Edy berhasil dibebaskan dan memperoleh pengampunan setelah divonis hukuman gantung sampai mati akibat terbukti melakukan pembunuhan.
“Yang jelas kita bersyukur atas kebijakan ini. Kasus tewasnya banyak TKI Indonesia di Malaysia karena berbagai latar belakang kasus, cukup memprihatinkan pemerintah. Untuk itu, Hamid bertekat kedepan, keluarga dan para TKI Sumbawa Barat di Malaysia, akan diberi penyuluhan hukum agar aman dan tidak terlibat masalah hukum di negeri orang,” terang Hamid.(LL)
Dua OPD KSB Akhirnya Dimerger
Taliwang,SE
DPRD Sumbawa Barat, Selasa (26/11) resmi menyetujui Marger atau penggabungan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengoptimalkan fungsi pelayanan dan efisiensi anggaran daerah.
Persetujuan itu diresmikan DPRD dalam sidang paripurna yang mengagendakan pandangan akhir fraksi dan penetapan dua Perda OPD tersebut.
Dua perda tadi antara lain Perda tentang pembentukan gabungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbutpora). Sebelumnya, bidang pemuda dan olah raga berada dalam satu dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (Disospora).
Selanjutnya, bidang sosial pada Disospora sebelumnya, kembali digabungkan dengan dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disosnakertrans). Selanjutnya, peningkatan status eselon pejabat Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dari jabatan eselon III menjadi Eselon IIb.
Selanjutnya, Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebelumya, kini digabungkan kembali dengan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP).
‘’Ini kita setujuai, berdasarkan kesepakatan lintas fraksi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah saat ini,”kata, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, Abidin Nazar, SP kemarin, usai sidang paripurna.
DPRD Kata Abidin tidak dapat menyetujui usulan Raperda penggabungan OPD lainnya, karena masih sangat dibutuhkan dan sesuai dengan potensi pelayanan dan pemanfaatannya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Manimbang Kahariady, merespon positif upaya pemerintah Sumbawa Barat terkait akan dilakukannya pengggabungan sejumlah OPD.
Menurutnya, penyatuan beberapa SKPD di jajaran pemerintah Sumbawa Barat sangat perlu mengingat ada beberapa SKPD yang memiliki tugas dan fungsi yang sama baik di beberapa sektor maupun bidang yang saling memiliki keterkaitan antara SKPD yang satu dengan yang lainnya.
Juga sangat memungkinkan dikerjakan dalam satu atap atau bahkan dalam satu meja saja.
“Saya melihat memang ada berapa SKPD yang hampir-hampir menangani bidang yang sama sehingga permasalahan dan pekerjaan tersebut yang seharusnya bisa dilakukan oleh satu orang saja,” kata Manimbang.
Bagi Manimbang, dengan penyatuan tersebut maka disisi lain tentu akan mengurangi beban keuangan daerah dari sisi belanja PNS serta tunjangan jabatan.
“Ini juga berhubungan dengan belanja PNS kita yang saat ini masih terlalu gemuk,” pungkas Manimbang.(LL)
DPRD Sumbawa Barat, Selasa (26/11) resmi menyetujui Marger atau penggabungan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengoptimalkan fungsi pelayanan dan efisiensi anggaran daerah.
Persetujuan itu diresmikan DPRD dalam sidang paripurna yang mengagendakan pandangan akhir fraksi dan penetapan dua Perda OPD tersebut.
Dua perda tadi antara lain Perda tentang pembentukan gabungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbutpora). Sebelumnya, bidang pemuda dan olah raga berada dalam satu dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (Disospora).
Selanjutnya, bidang sosial pada Disospora sebelumnya, kembali digabungkan dengan dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disosnakertrans). Selanjutnya, peningkatan status eselon pejabat Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dari jabatan eselon III menjadi Eselon IIb.
Selanjutnya, Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebelumya, kini digabungkan kembali dengan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP).
‘’Ini kita setujuai, berdasarkan kesepakatan lintas fraksi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah saat ini,”kata, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, Abidin Nazar, SP kemarin, usai sidang paripurna.
DPRD Kata Abidin tidak dapat menyetujui usulan Raperda penggabungan OPD lainnya, karena masih sangat dibutuhkan dan sesuai dengan potensi pelayanan dan pemanfaatannya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Manimbang Kahariady, merespon positif upaya pemerintah Sumbawa Barat terkait akan dilakukannya pengggabungan sejumlah OPD.
Menurutnya, penyatuan beberapa SKPD di jajaran pemerintah Sumbawa Barat sangat perlu mengingat ada beberapa SKPD yang memiliki tugas dan fungsi yang sama baik di beberapa sektor maupun bidang yang saling memiliki keterkaitan antara SKPD yang satu dengan yang lainnya.
Juga sangat memungkinkan dikerjakan dalam satu atap atau bahkan dalam satu meja saja.
“Saya melihat memang ada berapa SKPD yang hampir-hampir menangani bidang yang sama sehingga permasalahan dan pekerjaan tersebut yang seharusnya bisa dilakukan oleh satu orang saja,” kata Manimbang.
Bagi Manimbang, dengan penyatuan tersebut maka disisi lain tentu akan mengurangi beban keuangan daerah dari sisi belanja PNS serta tunjangan jabatan.
“Ini juga berhubungan dengan belanja PNS kita yang saat ini masih terlalu gemuk,” pungkas Manimbang.(LL)
Langganan:
Postingan (Atom)