Kerugian Negara Kasus PNPM Empang Diprediksi Bertambah

Sumbawa Besar, SE.
Kejaksaan Negeri Sumbawa bekerjasama dengan Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung kerugian Negara kasus dugaan korupsi proyek PNPM-MP di Kecamatan Empang. Sejauh ini, kerugian kasus yang melibatkan EA, mantan Bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sebagai tersangka diprediksi bertambah.
“Hasil hitungan kasar kami sekitar Rp 800 juta, namun setelah dihitung lagi bersama pihak BPKP diperkirakan mencapai Rp 1 miliar lebih,” ungkap Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH MH kepada wartawan,belum lama ini.
Diakui Kajari tim Kejaksaan dan BPKP, telah mengunjungi bendahara baru proyek tersebut Kamis pekan lalu.  Tim telah menyita beberapa dokumen terkait pengelolaan keuangan.
Sebelumnya Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, menyebutkan, dokumen sitaan tersebut sebelumnya diambil dari kantor PNPM Mandiri di Empang. Dalam kegiatan on the spot tersebut, pihaknya bersama BPK juga melontarkan sejumlah pertanyaan kepada bendahara baru.
Sugeng menegaskan, temuan dokumen tersebut akan sangat membantu proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di proyek PNPM Mandiri Empang. Kajari memandang keberadaan dokumen yang disita telah menegaskan posisi tersangka yang sebenarnya sebagai yang disangka dalam kasus ini.
Setelah kunjungan tersebut, pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap para anggota kelompok terutama anggota kelompok yang difiktifkan dalam laporan keuangan tersangka yang menjabat sebagai bendahara.
 “Inilah bentuk konsistensi kami, mencari sedetil mungkin orang-orang yang difiktifkan. Kita tanyai semua, oh ini lho, dia terima atau nggak, dia hutang atau tidak. Itu yang kami tanyai. BPKP nanti akan mengaudit investigasi dan melihat berapa kerugian negara. Makanya nanti akan dikroscek hasil kami dengan hasil BPKP,” paparnya.
Mengenai waktu audit dan kemungkinan akan bertambahnya jumlah tersangka, menurut Kajari, hal itu tergantung dari proses audit.
“Dalam penghitungan kerugian keuangan negara membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bahkan kepolisian pun biasanya butuh waktu setahun untuk mengetahuinya,” pungkasnya.(MK)

PDAM Tegaskan Kolam Renang Tidak Gunakan Air Semongkat

Sumbawa Besar, SE.
Direktur Utama PDAM Sumbawa Ir Gani Eko Harsono mengatakan pembangunan kolam renang di PDAM akan dilanjutkan pada minggu awal Mei 2013, menyusul banyaknya aspirasi masyarakat kepada PDAM selaku inisiator pembangunan kolam renang.
“Kolam renang PDAM saat ini baru selesai sekitar 45 persen, macet lantaran masih proses pemadatan tanah,” ujarnya kepada wartawan.
Dijelaskan Eko, bahwa keberadaan kolam renang tidak menganggu aliran air PDAM ditengah masyarakat.Pasalnya, instalasi dan sumber air kolam renang akan dipisahkan dari aliran pipa PDAM.
“Kolam renang akan kami gunakan air sungai kereke dan intalasi pengelolaan air (IPA) lama yang sudah tidak difungsikan,” jelas Eko.
Kolam renang, menurut Eko memang cukup rumit terutama dlam masalah airnya. Prinsipnya, air kolam renang harus jernih dan tidak boleh menimbulkan orang sakit akibat tertelan air kolam.”Juga tidak boleh mengakibatkan mata perih,” jelasnya.
Pembangunan kolam renang PDAM akan menggunakan standart propinsi  yaitu panjang 75 meter .Kedalamannya pun berbeda, mulai dari kelas pemula, berlatih dan kelas lanjut.”Dengan adanya kolam renang ini, diharapkan akan tercipta atlet Sumbawa dari cabang renang ,” harap Eko.
Sementara itu,  Ketua  Persatuan Renang Indonesia (PRSI) Cabang Sumbawa, Jamhur Husain mengatakan bahwa selama ini  Sumbawa minim mendapatkan juara di olah raga renang karena tidak ada kolam renang untuk latihan atlet.
Menurutnya, atlet renang Sumbawa cukup banyak dan tinggal meningkatkan kemampuannya dengan latihan.
“Tapi selama ini tidak ada kolam latihan sehingga kalah dengan daerah lainnya di NTB,” kata Jamhur.
Kepala Bank NTB Masusung mengaku sangat setuju dengan dibangunnya kolam renang tersebut.Dengan tujuan agar tercipta atlet renang asal Sumbawa.
“Kami setuju bila kolam renang ini dibangun agar lahir atlet Sumbawa dari cabang renang,” harap Masusung.(YL)

Bank NTB Ekspansi ke Surabaya Jawa Timur

Sumbawa Besar, SE.
Bank NTB kini mulai ekspansi keluar daerah NTB, yaitu di Surabaya Jawa Timur. Dibukanya Bank NTB di Surabaya ini sekaligus memenuhi tuntutan pasar dan masyarakat NTB yang ada diwilayah tersebut.
Bank NTB di Surabaya telah dilakukan soft opening pada awal April 2013 lalu setelah ijin operasional dan persyaratan telah dipenuhi.
Masyarakat NTB yang ada di jawa Timur bisa melakukan transaksi di Bank NTB Surabaya  karena system Bank NTB sudah online.
“Sejak 1 April 2013, Bank NTB sudah buka cabang di Surabaya,” kata Pimpinan Cabang Bank NTB di Sumbawa, Masusung SE  kepada wartawan.
Bank NTB di Surabaya beralamat di Jalan darmo Surabaya (sekitar taman Bungkul) ini, diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat NTB  yang melakukan transaksi antar bank NTB.
“Karena transaksi sesama Bank NTB,  gratis tidak ada biaya,” kata masusung.
Selain membuka Cabang di Surabaya, tahun 2013 ini bank NTB juga membuka kantor kas Bank NTB Syariah di Pancor,  Kancab Syariah Mataram, KCP Syariah Pemenang dan KCP bank NTB Syariah di Maluk KSB.Juga tahun 2013 bank NTB akan membuka kantor kas di Lunyuk Sumbawa.
“Insya Allah semester depan kami buka di Lunyuk,” kata Masusung. (YL)

Peduli Lingkungan, Pertamina Badas Bidik Proper Hijau

Sumbawa Besar, SE.
PT Pertamina (persero)  Depo Badas saat ini focus pada program  penghijauan. Seiring  motto “PT.Pertamina Sahabat Bumi,”. Program pengijauan ini dilaksanakan di sekolah juga ditempat-tempat terbuka dengan harapan terjaganya alam dan hayati Indonesia.
Di Sumbawa,  Program penghijauan ini telah dilakukan pertamina di beberapa tempat seperti di mata air labuhan berupa tanaman mangrove sebanyak ribuan pohon, di Sekolah SMP 1 Badas, SDN 1 Badas ,  SDN 3 Sumbawa juga dibeberapa tempat lainnya.
Program penghijauan, menurut Kepala PT.Pertamina Depot Badas, Mohammad Ali Basah sudah dilakukan sejak  beberapa tahun lalu sehingga PT.Pertamina Depo Badas meraih penghargaan Proper Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup RI tahun 2012 lalu.
Selanjutnya, PT.Pertamina  sesuai motto sahabat bumi juga akan melakukan berbagai kegiatan tentang penghijauan lingkungan ditahun 2013, juga memelihara alam yang ada disekitar lokasi PT.Pertamina Depo badas seperti penangkara ikan  yang akan dilepas di laut.
 “Kami sangat peduli lingkungan, agar alam tetap terjaga maka kami juga ada program green school maupun program penghijauan lainnya,” katanya, seraya menambah agar pengakuan proper biru bia menjadi proper hijau.
 Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 3 Sumbawa Siti Rohana mengaku sangat terima kasih dengan bantuan dan dukungan PT.Pertamina tentang  program green school.
“Selain untuk lingkungan juga sebagai pembelajaran siswa dalam memelihara lingkungan,”  pungkasnya.(YL)

PT Pertamina Depo Badas Bantu Modal KUB Bumi Makmur

Sumbawa Besar, SE.
PT.Pertamina (persero) Depo Badas menyerahkan bantuan program kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) kepada  kelompok usaha Bersama (KUB) Bumi Makmur Brang Biji Sumbawa. bantuan ini diserahkan langsung oleh kepala PT.Pertamina Depo Badas, M.Ali Basah kepada Yulianti selaku ketua kelompok KUB tesebut.
Dalam penyerahan bantuan ini, Ali Basah menyampaikan beberapa hal diantaranya adanya penguatan modal ini diharapkan KUB gtersebut bisa lebih maju dan lebih meningkatkan produksinya.
“Semoga bantuan usaha ini bisa bermanfaat dan produksi usaha KUB ini bisa lebih berkembang dan maju,” kata Ali saat menyerahkan bantuan di Brang Biji, (29/4).
Bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah ini, merupakan salah satu wujud kepedulian PT.Pertamina kepada lingkungan sekitar sekaligus sebagai upaya pembedayaan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ketua kelompok KUB Bumi Makmur Yulianti mengaku sangat senang mendapatkan bantuan dari program PKBL PT.Pertamina.
Menurutnya bantuan ini sangat bermanfaat untuk menambah modal usaha  KUB yang dipimpinnya.
“Alhamdulillah, bantuan ini bisa kami gunakan untuk membeli bahan dan peralatan sehingga produksi kami bisa meningkat dan lebih mensejahterakan anggota,” kata Yuli.
Yuli juga mengaku sangat senang menjadi mitra binaan PT.Pertamina dan berharap agar bantuan yang diberikan PT.Pertamina tetap berlanjut hingga mengantarkan KUB ini benar-benar menjadi pengusaha yang mandiri dan tangguh.
“saya sangat senang menjadi mitra binaan PT. Pertamina Depo Badas, selain dibimbing kita juga diarahkan untuk lebih maju lagi,” kesan Yuli.
Program kepedulian PT.Pertamina Depo Badas ini, selain memberikan bantuan PKBL kepada mitra binaan, juga peduli terhadap lingkungan hidup seperti green school, taman kota, penanaman bakau juga penangkaran ikan dan ternak.(YL)

Organisasi Peduli Buruh Dirikan Posko May Day

Sumbawa Besar,SE
Organisasi buruh yang tergabung dalam SERPOG KASBI Sumbawa, KPO PRP kolektif Sumbawa dan BPMP JGMK Sumbawa mendirikan tenda di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Tenda tersebut juga menjadi posko peringatan May Day.
Koordinator Kegiatan, Ucup Supratman, kepada pulausumbawanews.com,  , Senin (29/04/2013) mengatakan, pihaknya juga menerima pengaduan dari pekerja atau buruh. Proses ini karena masih banyak pekerja yang kurang mengetahui adanya undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh. Termasuk aturan cuti dan sebagainya yang belum diketahui pekerja hingga penerapan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2013 senilai Rp.1.075.000.
Ucup menegaskan, dengan aksi semacam ini bisa memberikan pengetahuan kepada para pekerja tentang hak-haknya. Bahkan pihaknya telah menggelar seminar tentang implementasi undang-undang ketenagakerjaan yang dianggap belum mampu menjawab persoalan para pekerja di lapangan.
Terhadap kegiatan ini, pihaknya telah membagikan selebaran informasi kepada para pekerja di beberapa tempat, misalnya pekerja toko hingga pekerja bangunan.
“Jika ada persoalan di tempat kerja yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja, maka kami bersedia mendampingi dan meneruskannya ke pemerintah. Jika ada pengaduan, kami akan segera menyikapinya,” terangnya.
Kendati demikian, pihaknya memandang kinerja pemerintah masih kurang berpihak kepada para pekerja meski secara aturan telah diterbitkan, tapi pelaksanaannya butuh keseriusan. (PSb)

Panwaslu Ingatkan Kandidat Pilgub NTB Kedepankan Etika

Sumbawa Besar, SE
Pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB priode 2013-2018 sudah dimulai 26 April lalu. Di kabupaten Sumbawa kampanye terbuka pasangan calon sudah dimulai 28 April lalu. Dimulainya kampanye tersebut tim pemenangan pasangan calon bebas memasak aktribut kandidat masing-masing. Kendati demikian ada batasan dan ada tempat yang tidak bisa di pasang atribut kampanye.
Mahyuddin S.Pd, Ketua Panwaslu kabupaten Sumbawa pada wartawan koran ini mengatakan berdasarkan peraturan KPU nomor 14 tahun 2010  Pasal 22 poin b alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik  pemerintah,  jalan-jalan protokol, jalan bebas hampatan dan tempat-tempat pasilitas  umum, seperti  tiang telepon, tiang listrik dan pohon perindang jalan.
“Pelaksaan kampanye  harus mempertimbangkan etika, estitika dan kebersihan tanaman, dan tim pemenangan pasangan calon harus mentaati  peraturan KPU nomor 14 tahun 2010,”tegasnya.
Dikatakan, pemerintah daerah dalam pemilihan kepala daerah harus bertanggung jawab pula menciptakan pemilu yang aman bersih dan adil.
“Pemerintah daerah dan aparat keamanan  berweanang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon,” katanya.
Selian hal tersebut pihak Panwas menghimbau kepada pegawai negeri sipil (PNS) tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat mengkampanyekan pasangan calon.
“Kami berharap pemerintah mengeluarkan surat ederan mengenai pelanggaran PNS dalam melakukan kampanye karena dapat berakibat fatal terhadap fungsi pelayanan publik jika PNS terlibat dalam proses pemilikada,”terangnya.
Panwas juga mengingatkan KPU agar memberitahukan kepada setiap pasangan calon untuk mematuhi aturan yang ada.  
“KPU harus mengingatkan pasangan calon agar mematahui rambu-rambu yang ada,” pintanya. (usl)

Perbankan Diharapkan Beri Kemudahan Petani Jagung Sumbawa

Sumbawa Besar, SE.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa H Talifuddin MSi menilai dukungan dari pemerintah baik daerah maupun pusat dalam pengembangan jagung di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi dengan memberikan bantuan bibit jagung.
Demikian juga kepedulian perbankan yang memberikan kemudahan kepada para petani jagung untuk mendapatkan kredit modal usaha.
“Saya baru saja menandatangani rekomendasi penyaluran kredit untuk petani jagung dari Bank BRI melalui skema Kredit Ketahanan Pangan dan Enegeri (KKPE).
Para petani tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan, karena usaha ini cukup menguntungkan,” ujarnya, belum lama ini.
Dari sisi kepemilikan lahan, para petani di Kabupaten Sumbawa rata-rata memiliki lahan seluas dua hingga tiga hektare.
Kalaupun ada yang menyewa lahan bisanya petani yang berasal dari luar Sumbawa.
Untuk pengembangan tanaman jagung umumnya menggunakan lahan kering dan lahan tadah hujan.
Masa tanam jagung juga relatif singkat, yakni sekitar tiga bulan atau 90 hari. Kualitas produksi jagung cukup baik terutama dari segi kadar air. Mutu jagung ini cocok dengan keinginan para pembeli
Ia menjelaskan, setiap tahun luas areal tanam jagung di daerah ini terus meningkat dan pada musim tanam 2011-2012 petani semua kecamatan menanam jagung, pada tahun sebelumnya petani di Kecamatan Empang tidak menanam jagung.
“Ketika mendapingi bupati meninjau sejumlah kecamatan, saya melihat hamparan tanaman jagung di lahan-lahan kering termasuk di perbukitan penuh dengan tanaman jagung.
Ini menunjukkan bahwa minat para petani untuk mengembangkan tanaman jagung di Kabupaten Sumbawa semakin meningkat,” katanya.
Meningikatnya minat petani menanam jagung di Kabupaten Sumbawa, karena harga jagung di pasaran saat ini cukup tinggi mencapai di atas Rp2.000 per kilogram.
Ini cukup menguntungkan petani, karena bisa balik modal (BEP) harga jagung minimal Rp1.050 per kilogram.
Jadi dengan harga Rp1.500 per kilogram petani untung, apalagi harganya mencapai di atas 2.000 per hektare
Menurut dia, peningkatan pendapatan petani dari hasil tanaman jagung lebih cepat dibandingkan dengan komoditas lainnya, karena produktivitas tanaman jagung di daerah ini cukup tinggi mencapai  delapan hingga 12 ton per hektare.
Ini jauh berbeda dengan produktivitas tanaman kacang hijau kurang dari satu ton per hektare.
“Karena itu para petani di Kabupaten Sumbawa antusias menanam jagung.
Kami mendukung sepenuhnya upaya petani mengembangkan komoditas pertanian tersebut.
Pada 2011 Pemerintah pusat memberikan bantuan bibit untuk pengembangan 16.500 hektare dari total luas areal tanam mencapai 27.000 hektare dan Pemerintah Provinsi NTB,” kata Talifuddin.
“Dengan produksi yang cukup tinggi itu keuntungan bersih yang dikantongi petani dari lahan seluas satu hektare mencapai Rp12 juta.
Kalau petani mengelola tiga hektare, maka kentungan mencapai Rp 36 juta per musim panen,” pungkasnya. .(YK)

Desa Kombo Andalkan Bidang Pendidikan

Bima, SE
Safari Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bima tahun 2013 berakhir di Kacamatan Wawo.  Desa terakhir yang dikunjungi Tim Juri Senin, (29/4) adalah desa Kombo Kecamatan Wawo. Di desa yang dikenal dengan hawa sejuk ini, Tim Juri yang beranggotakan 12 orang disambut dengan tarian “Lengge”.
Tampak diantara penyambut, Camat Wawo Drs. Muhammad. Rum, Forum Pimpinan Kecamatan, Kades Kombo dan warga yang sejak pagi menunggu di tepi jalan.
Camat Wawo Muhammad Rum,  dalam sambutannya pada acara penilaian lomba desa yang dipusatkan di Aula Kantor Desa setempat, menjelaskan, persiapan dalam menyambut lomba desa baik fisik maupun data baru dilaksanakan 3 hari sebelum hari penilaian.
Hal itu disebabkan karena kesibukan warga desa Kombo menyambut panen raya. “Harap dimaklumi, panen padi di Kecamatan kami hanya sekali setahun jadi, warga terlebih dahulu mementingkan panen baru menata lingkungan,” katanya.
Walaupun baru ditata 3 hari, diakui M. Rum desa Kombo siap besaing dengan desa lainnya.
Bunyamin, S.Pd, Kepala Desa Kombo, dihadapan Tim Juri mengatakan desa Kombo pada tahun 2007 pernah ikut lomba yang sama tetapi tidak masuk nominasi.
Keikutsertaan desanya tahun ini adalah hal yang dinantikan untuk meraih juara yang diharapkan beberapa tahun silam.
Untuk merebut juara, pihaknya mengandalkan bidang pendidikan. Dimana beberapa tahun terakhir tidak terdapat angka putus sekolah usia 7-15 tahun. Hal ini terwujud akan kesadaran masyarakat menuntut ilmu dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian dana bantuan berupa beasiswa.
Wakil Ketua Tim Syafrudin Daud, S.Sos mengatatakan, penilaian lomba desa   mencakup 2 aspek yaitu data administrasi 2 tahun terakhir berdasarkan 9 indikator dan kesesuaian data dengan kondisi  di lapangan.
Apabila 2 aspek itu sudah dipenuhi dengan baik maka, desa Kombo bisa mewakili Kabupaten Bima pada lomba tingkat Provinsi mendatang.
Diantara 9 indikator itu adalah bidang Pendidikan. Dibidang ini kata Syafrudin, harus lengkap sarana dan prasarana pendidikan mulai dari SD sampai SMU dan didukung dengan pendidikan non formal.
Selanjutnya bidang Kesehatan, setiap rumah harus memiliki jamban. Demikian juga di bidang keamanan harus didukung dengan pos jaga yang dilengkapi fasilitas dan seterusnya.(nn)

31 Miliar Dana Bantuan Pengembangan Sapi Mengalir Ke-KLU

Lombok Utara, SE
Program Bumi Sejuta Sapi yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat respons positif masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Hal itu terbukti dengan terbentuknya ratusan kelompok tani dan ternak yang tersebar pada lima kecamatan.
Pemda Lombok Utara melalui bidang peternakan, DPPKKP telah melaksanakan sejumlah beberapa program kemasayarakatan baik dalam bentuk budidaya ternak maupun bantuan sosial. Bahkan sejak tahun 2008 dinas peternakan setempat telah menggelontorkan dana Miliaran Rupiah untuk mewujudkan pemberdayaan peternak Sapi.
Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH menyerahkan bantuan sosial bidang peternakan tahun 2013 untuk sejumlah Kelompok Tani Ternak (KTT) se-Kecamatan Gangga di Telaga Maluku Desa Rempek, belum lama ini mengatakan, pihaknya berkomitmen mengembangkan peternakan sapi, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, disamping untuk mecapai swasembada daging dan mendukung program BSS, provinsi NTB. Untuk itu Bupati berharap kepada instansi terkait agar melakukan pembinaan dan memantau terus-menerus perkembangan KTT di Lombok Utara.
Sementara itu, Kepala Peternakan,  DPPKKP Kabupaten Lombok Utara Ir Hermanto menjelaskan jumlah bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat peternak di KLU dari tahun 2008 hingga tahun 2013 yang berasal dari berbagai sumber adalah sebesar Rp.31.857.157.000,-. Total dana itu tersebar dalam 202 kelompok, dimana komposisi sumber dana antara lain 71 persen bersumber dari dana APBN, 12,8 persen dari APBD I,11,2 persen dari APBD II dan 5 persen dari sumber lainnya.(nn)

PDAM Nunggak Dana Pensiun Rp 1 Miliar

Sumbawa Besar, SE,
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumbawa  bakal melanjutkan program dana pensiun karyawan. Sehingga karyawan dan mantan karyawan PDAM mendapat jaminan hidup layak. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan PDAM berpikir untuk memproteksi karyawannya seteah purna tugas.
Kelanjutan program dana pension PDAM Sumbawa ini sekaligus melanjutkan program pension yang sempat macet selama 10 tahun. PDAM Sumbawa  tidak menyetor kewajibannya pada  gabungan pension bersama perusahaan air minum seluruh Indonesia (Gapenma Pamsi) .
Kelanjutan program ini dilakukan karena selama ini PDAM Sumbawa sudah mulai surplus dibanding sebelumnya.
“ Iuran Pensiun PDAM Sumbawa sempat macet dengan tunggakan setor hampir Rp 1 miliar,” kata Direktur Utama Gapenma Pamsi Pusat, Sularno, MM  kepada wartawan.
Dilanjutkannya program ini, menurutnya cashflow keuangan PDAM Sumbawa sudah mulai sehat dan  bisa mulai memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran pensiun.
“PDAM Sumbawa sudah mulai sehat dan mulai melanjutkan iuran pension karyawannya,” kata sularno tanpa menyebut jumlah iuran.
Juga disampaikan, Penghasilan dana pension (PHDP) PDAM Sumbawa bisa ditingkatkan asal dibarengi dengan kinerja karyawan yang lebih baik. Dengan tingginya  PHDP maka pension yang diperoleh pun cukup besar.
Sesuai motto Gapema Pamsi “ menyongsong masa depan lebih baik,”  Sularno juga berpesan pada karyawan PDAM untuk bekerja lebih baik sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih baik.
Dijelaskan, bahwa komposisi iuran pension adalah 5 persen dari gaji ditambah 10 persen yang didanai oleh perusahaan.
Program pension adalah program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.
Sedangkan syarat yang ditentukan PDAM, adalah minimal kerja 3 tahun  dan terhitung mulai tanggal anggota didaftarkan yang dibuktikan dengan kartu anggota. (YL)

PDAM Janji Lunasi Tunggakan Iuran Pensiun

Sumbawa Besar, SE.
Direktur Utama PDAM Sumbawa, Ir Gani Eko Harsono berjanji akan menyelesaikan tunggakan PDAM ke Gapenma Pamsi hingga akhir masa jabatannya, yaitu akhir 2016 .
Dikatakan, sebagai pimpinan dirinya berhak bertanggung jawab dan akan mengusahakan melunasi kewajiban iuran pension bagi karyawannya.
“Kami akan melunasi tunggakan pension karyawan PDAM Sumbawa,” kata Eko.
Salah satu upaya, PDAM akan melakukan diversifikasi usaha selain melayani air minum masyarakat. Usaha yang akan dikembangkan, selain membuat perusahaan air minum juga membuka kolam renang.
“Kami akan membuka kolam renang yang bakal didesain sebaik mungkin,” katanya, seraya menambah bahwa kolam air tidak akan mengganggu pasokan air di masyarakat karena kolam tersebut memanfaatkan sungai kereke.
Diversifikasi usaha, menurutnya diperbolehkan karena didasarkan pada kepmendagri no 2 tahun 2007 tentang diversifikasi bidang air.
Eko juga  berharap  agar karyawan PDAM mendapatkan penghidupan yang layak, begitu juga para pensiunan PDAM.
“kami ingin meliht karyawan dan pensiunan PDAM makmur dan hidupnya layak,” punkasnya.(YL)

Bupati Tegaskan Tidak Akan Terbitkan Ijin Café

Sumbawa Besar, SE.
Bupati Sumbawa Drs H. Jamaluddin Malik, menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan ijin usaha café apapun bentuk dan jenisnya. Hal tersebut diungkapkannya setelah adanya pengurusan ijin pendirian café di sekitar jalan menuju ke Dusun Sampar Maras, Labuhan Badas.
 “Bahkan ijin café tidak akan pernah diterbitkan selama saya masih menjabat sebagai Bupati Sumbawa,” tegas bupati saat acara peletakan batu pertama RTH pusat kota, Jum’at (26/04).
Jika ijin tersebut diterbitkan oleh Bupati selanjutnya, maka akan menjadi tanggung jawab Bupati tersebut.
Kasat Pol PP Sumbawa, Made Patriya, yang dikonfirmasi terkait masih adanya praktek hiburan malam di wilayah Sumbawa menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan penertiban karena indikasinya sudah jelas.
Kepala Bappeda, Lalu Suharmaji, yang ditemui terpisah menerangkan bahwa pemanfaatan kawasan wisata pantai Batu Gong tetap mengacu pada SK Bupati tentang arahan pemanfataan kawasan wisata pantai Batu Gong sebagai kawasan wisata kuliner dan keluarga. Pemanfataan ruang di kawasan Batu Gong, paparnya, desain dan bentuk bangunannya sudah ada dan pemerintah telah bertemu dengan pemilik usaha di sana, bahwa rancangan pemerintah di sebelah kanan jalan dari arah Sumbawa akan dibebaskan dari bangunan dan dikuasai pemerintah. Tapi akan ditata dengan baik agar warga Sumbawa dapat menikmati suasana pantai di sore hari. Untuk sebelah kiri jalan boleh ada bangunan yang bentuknya didesain pemerintah dalam hal ini cipta karya.
 “Bangunan yang dibolehkan di sana adalah bangunan tertutup dan harus pakai kaca yang transparan. Jadi dari jalan terlihat aktifitas di dalamnya,” jelas Suharmadji.
Khusus di sebelah kanan, akan disediakan tempat berjualan makanan dan souvenir. Intervensi pemerintah juga akan terlihat dalam hal penyediaan sarana umum seperti kamar mandi, WC dan Mushollah. Sehingga pada saat tamu-tamu lewat akan singgah untuk makan siang dan sekaligus beribadah.
Sesuai arahan Bupati, lanjut Suharmadji, untuk café di Kabupaten Sumbawa tidak akan diberikan ijin. Di manapun, dari simpang Tano sampai batas Dompu. Bagi pemodal diberikan kesempatan berusaha, bahkan jika berkembang untuk rumah makan, pemerintah akan mengadakan rapat-rapat di sana. Sehingga perputaran modal UMKM dan masyarakat di sana bisa tercover.(MK)

Ribuan Simpatisan Hadiri Kampanye Perdana TGB-Amin

Sumbawa Besar, SE.
Kampanye  rapat umum perdana  calon Gubernur dan wakil Gubernur  Nusa Tenggara Barat periode 2013-2018 pasangan Dr TGH. Zainul Majdi-H.Muh.Amin SH, M.Si (TGB-AMIN) yang berlangsung dilapangan Pragas Sumbawa Besar, Minggu (27/04) kemarin mendapat sambutan antusias dari warga Kabupaten Sumbawa.
Ribuan massa pendukung pasangan TGB-AMIN yang datang dari berbagai penjuru Tana Samawa membentuk formasi lautan manusia, menutupi  hamparan hijau lapangan Pragas tidak henti-hentinya mengelu-elukan nama TGB-AMIN bahkan kompak ikut berkampanye meneriakan yel-yel coblos TGB-AMIN pasangan nomor 1.
Sebelum menyampaikan Orasi Politik, TGB terlebih dulu menyampaikan pesan kepada seluruh pendukung dan simpatisan TGB-AMIN untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan hidup berdampingan dengan satu tekat  bersatu untuk tujuan yang satu yaitu membangun NTB secara bersama-sama.
Bersamaan dengan itu TGB juga mengimbau seluruh rakyat NTB khusussnya pendukung dan simpatisan pasangan TGB-AMIN untuk selalu mengedepankan prilaku politik santun pada ajang Pemilukada ini karena dia yakin rakyat NTB pada umumnya dan khususnya rakyat Kabupaten Sumbawa sejak dulu telah terpatri budaya sopan santun dan sangat terkenal memiliki rasa toleransi kemanusiaan yang tinggi.
 “Budaya Santun dan toleransi yang tinggi inilah sehingga konsistensi rakyat Tana Samawa tidak diragukan lagi,” kata TGB.
Menyinggung tentang kemajuan NTB  yang telah dicapai selama lima tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur NTB, TGB tidak propaganda tetapi justeru meminta kepada rakyat peserta mimbar kampanye untuk menyebutkan satu persatu bukti nyata karya pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan TGB.  Suasanapun menjadi ramai diwarnai rasa kekeluargaan, para peserta kampanye berteriak menyebutkan sejumlah keberhasilan TGB membangun NTB.  Termasuk diantaranya percepatan realisasi pembangunan jalan-jalan Negara dan jalan-jalan Provinsi, peningkatan efektifitas program pariwisata, realisasi pengembangan dunia peternakan melalui program BSS, peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perikanan,pertanian,peternakan,perkebunan, kesehatan serta pendidikan yang sebagian besar terkonsentrasi dipulau Sumbawa.   Selain meningkatkan pelayanan sarana prasarana berbagai sector, selama kepemimpinannya juga mengutamakan upaya pengawasan daya jual dan daya beli sebagian besar komuditi guna menjaga stabilitas perekonomian masyarakat NTB.
 “Jika ada yang menilai NTB tidak ada kemajuan selama kepemimpinan saya, maka orang tersebut tidak pandai bersyukur atau mungkin orang tersebut telah buta mata hatinya,” sebut TGB
Yang sangat menarik dan menjadi perhatian peserta kampanye,  TGB dan AMIN serta orator lainnya, menyampaikan pidato kampanye tanpa sepatahkatapun berbau ejekan atau fitnah terhadap pasangan calon lainnya. Begitu juga komentar politik yang disampaikan mantan wakil Gubernur NTB Drs H Bonyo Thamrin Rayes. Bahkan Bonyo sapaan akrabnya mengakui kemajuan NTB selama kepemimpinan TGB, namun tidak dapat dipungkiri masih ada sejumlah program yang belum tuntas terealisasi sehingga tekat menindaklanjuti dan menuntaskan program tersebut  insyaAllah terlaksana setelah TGB-AMIN terpilih menjadi Gubernur dan wakil Gubernur periode 2013-2018.
 “Kita seluruh masyarakat NTB yang menentukan kemenangan TGB-AMIN adalah kemenangan Rakyat NTB,” ungkap Bonyo.
Nampak hadir dalam rombongan pasangan TGB-AMIN seluruh ketua dan partai pendukung diantaranya Partai Demokrat,Partai Golkar,Partai Amanat Nasional,PDI-P,PKB,Gerindra  PPP dan  sejumlah ulama dan tokoh lintas agama. (raja)

RTH Kota Sumbawa Mulai Dikerjakan

Sumbawa Besar,SE.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pusat kota Sumbawa Besar atau di sebelah selatan kantor Bupati mulai dikerjakan. Pengerjaannya ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik, Jum’at (26/04).
Eks komplek rumah dinas pertanian itu nantinya akan menjadi salah satu RTH di dalam kota setelah RTH Taman Kerato, Taman Lapangan Pahlawan dan beberapa RTH lainnya termasuk tanah 525 yang akan mulai dikerjakan pada 2014 mendatang.
Kepala Bappeda Sumbawa, Lalu Suharmadji, mengutarakan, peletakan batu pertama RTH ini menandai tindaklanjut MoU kerjasama antara Pemkab Sumbawa dengan Dirjen Tata Ruang  Bidang Cipta Karya Kementerian PU pada 5 Juni 2012. Hasil tindaklanjut tersebut yakni pembangunan kontruksi fisik dengan didanai melalui APBN.
Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik, mengatakan, setelah membangun komitmen selama dua tahun dan berusaha menjadi kabupaten yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya pembentukan kota hijau di Indonesia.
“Di mana proses seleksinya amat ketat, dari hampir 200 Kabupaten/Kota dan terpilih 60 Kabupaten/Kota se Indonesia,” ujarnya.
Ia mengakui dalam membangun RTH tersebut, secara pribadi mendapatkan cercaan dan makian dari pihak-pihak yang tidak menginginkan.
“Ada pertanyaan, kenapa tidak menyelesaikan lapangan pahlawan dan taman kerato lebih dulu. Lalu saya katakan, kalau tidak dimulai dari sekarang selain RTH tidak akan pernah kita peroleh. Juga pada suatu saat nanti lahan-lahan pemerintah akan habis,” terangnya.
Bupati menegaskan, pembangunan sejumlah RTH ini tidak didasari pada kepentingan-kepentingan pribadi. bahkan lahan RTH ini menjadi rebutan pensiunan yang tidak ingin keluar dari rumah itu.
RTH ini diperlukan bukan sekedar untuk menambahkan keindahan kota, tapi juga untuk terapi bagi warga yang mengalami tekanan pekerjaan maupun kehidupan sosial. Misalnya stress karena pekerjaan, salah satu obat mujarab adanya interaksi antara manusia di ruang RTH. Pada saat yang sama juga untuk menyehatkan secara fisik, karena ketika O2 banyak maka akan jadi hiburan dan menyehatkan.
Tahun ini, sambungnya, Pemkab Sumbawa bersama Kementerian Kehutanan melakukan riset kandungan karbon di RTH Batulanteh. Diharapkan potensi tersebut bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. RTH tersebut nantinya akan membangkitkan sektor-sektor usaha riil, misalnya untuk pedagang usaha kecil dan menengah. Orang-orang di sekitar bisa memanfaatkan peluang yang ada ini sebab akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. (MK)

Tahun 2014, By Pass Labuhan-Prajak Dikerjakan

Sumbawa Besar, SE.
Pemerintah berencana memulai pengerjaan ruas jalan by pass sepanjang 25 kilometer dari Labuhan Sumbawa hingga Prajak di Moyo Hilir pada 2014 mendatang. Rencana tersebut merupakan bentuk tindaklanjut pencanangan program pariwisata Teluk Saleh, pulau Moyo dan Tambora (SAMOTA).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa, H. Saad Abdullah, mengemukakan, di dalam desainnya, jalan tersebut memiliki lebar 30 meter. Kendati desainnya sudah ada, tapi pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah pendanaannya.
Kaitan dengan masalah ini, jelas Saad, Direktur Transportasi Bappenas telah berkunjung ke Sumbawa untuk melakukan pengecekan. “Insya Allah 2014, pendanannya akan bertahap. Nanti akan dihotmix dan di tahun pertama dimulai dengan pembebasan lahan,” ungkap Saad Abdullah.
Jalan by pass tersebut nanti akan terkoneksi dengan ruas jalan lingkar Kelapis sepanjang 4 kilometer di wilayah Kelurahan Brang Biji yang berstatus sebagai jalan Kabupaten.(MK)

Overload Lapas Picu Penyalahgunaan Narkoba

Sumbawa Besar,SE.
Sejauh ini diketahui, tingginya tingkat hunian Lapas dan Rutan menyebabkan over kapasitas. Sehingga, hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan serta rentan dengan penyalahgunaan narkoba.
 “Pada tataran pelaksanaan tugas di Lapas dan Rutan, kita menghadapi permasalahan yang sangat mendasar, yaitu tingginya tingkat hunian Lapas dan Rutan. Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan.
Bahkan dalam tataran tertentu, kondisi ini menjadi salah satu faktor determinan terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas dan Rutan,” kata Drs.H.Jamaluddin Malik, Bupati Sumbawa dalam Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-49 di Lapangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa, Sabtu (27/04).
Acara tersebut dihadiri Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, F.A. Widyo Putranto, BC.IP., Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa, Dharma Wanita Lapas, tokoh masyarakat serta peserta upacara yang terdiri dari Pegawai Lingkungan Lapas serta Tahanan dan Warga Binaan..
Ditegaskan, disatu sisi, pemerintah musti mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Secara eksplisit, undang-undang ini mengamanatkan peran dan tanggung jawab yang besar yang harus ditunaikan Balai Pemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan.
Diungkapkan, sedangkan tantangan dalam pelaksanaan tugas di Rupbasan yakni mendorong eksistensi Lapas dan Rutan.
“Kita pahami bersama bahwa peran besar yang diemban Rupbasan belum mampu dilaksanakan secara optimal,” ungkapnya, juga menambahkan, untuk menangani persoalan tersebut secara cepat dan bijak, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dalam merumuskan langkah penyelesaian.
 “Bahkan dalam tataran tertentu, kita membutuhkan pemikiran yang di luar kotak. Namun tetap dalam koridor norma yang berlaku.
Dan saya percaya, jajaran Pemasyarakatan sarat dengan pribadi-pribadi yang berkarakter dan memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik sehingga mampu menjadi bagian dari solusi dalam setiap permasalahan dan tantangan yang terjadi,” pungkasnya.(us)

Direksi dan Pegawai PDAM se NTB Ikuti Sosialisasi Dapenma

Sumbawa Besar, SE.
Jajaran direksi  dan Pegawai Perusahaan Derah Air Minum (PDAM) se-NTB menghadiri sosialisasi Dana Pensiun Bersama (Dapenma) PAM, bertempat di lapangan Kantor PDAM Sumbawa, Sabtu (27/04). Kegiatan yang digagas PDAM Sumbawa bekerjasama dengan DPD Perpamsi NTB dan Dapenma Pusat itu, disambut antusias ratusan peserta pegawai PDAM se-NTB, termasuk cabang PDAM se-Kabupaten Sumbawa.
Dirut PDAM Sumbawa, Ir Gani Eko Harsono, menyampaikan terima kasiuh dan apresiasinya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut.
Kegiatan tersebut diharapkan sebagai sarana menjalin tali silaturrahim antara jajaran direksi, pegawai PDAM se NTB, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap arti pentingnya dana pensiun.
“Sebab bagaimanapun juga, dana pensiun sangat berarti bagi pegawai saat purna tugas nantinya,” ujar pria yang baru menjabat Dirut PDAM tiga bulan ini.
Selain itu, dana pensiun diyakini mampu meningkatkan kinerja pegawai yang nantinya akan bermuara bagi peningkatan kualitas pelayanan PDAM kepada masyarakat konsumen.
“Iuran dana pensiun PDAM Sumbawa yang macet selama 10 tahun sekitar Rp 1 miliar lebih, akan kami bayar kembali. Saya optimis sebelum masa jabatan saya berakhir tunggakan tersebut akan lunas,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Perpamsi NTB Lalu Ahmad Zaini, mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Dirut PDAM Sumbawa yang telah bersedia menghidupkan kembali iuran Dana Pensiun bagi karyawannya.
“Ini sebagai bentuk reward bagi pegawai, untuk memacu kinerja pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat konsumen. Sehingga tidak ada alasan lagi pegawai untuk  tidak bekerja dengan baik,” katanya.  
Ditempat yang sama, Sunarlono, MM,  Dirut Dapenma PAM Pusat, memuji upaya yang ditempuh Dirut PDAM Sumbawa untuk membayar kembali iuran Dana Pensium untuk pegawainya.
“Semoga langkah ini bisa menjadi contoh PDAM lainnya. Dana pensiun sangat penting bagi pegawai saat purna tugas nantinya. Pensiun bukan berarti berakhirnya kehidupan, melainkan awal kehidupan yang baru,” pungkasnya.(YK)

Golkar Segera Umumkan Cabup-Cawabup Lombok Barat

Mataram, SE
Partai Golkar segera mengumumkan Calon Bupati (Cabub) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipercepat dari 2014 menjadi 23 September 2013.
“Sudah ada pasangan calon yang diusung Partai Golkar untuk Pilkada Lombok Barat, dan akan segera diumumkan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB Zaini Arony, di Mataram, Minggu.
Zaini yang masih menjabat Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 itu mengatakan, ia merupakan kandidat Cabup Lombok Barat periode 2014-2019 yang akan diusung Partai Golkar.
Kewenangan mengusung kandidat Cabup Lombok Barat berada di DPD II Partai Golkar, namun Zaini telah mendapat restu dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie.
“Saya yang akan diusung, dan sudah ada wakilnya, tinggal diumumkan saja ke publik, dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Zaini mengaku mulai berkonsentrasi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode 2014-2019 itu.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, juga telah mengalokasikan anggaran pemilihan kepala daerah itu yakni sebesar Rp22 miliar sesuai kebutuhkan yang diajukan KPU setempat. Anggaran sebesar Rp18 miliar bersumber dari APBD murni 2013, dan Rp4 miliar dari APBD perubahan 2013.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat semestinya digelar di 2014 sesuai batas akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Periode 2009-2014, namun dipercepat setahun atau akan digelar di 2013, terkait Pemilu 2014.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat Suhaimi Syamsuri SAg MSi mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.
Bahkan KPU Lombok Barat sudah memulai tahapan awal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat itu pada April 2013, dan tahapan pemungutan suara dijadwalkan 23 September mendatang untuk putaran pertama, sementara putaran kedua di bulan November.
Pemungutan suara direncanakan akan berlangsung di sekitar 1.400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di 122 desa, di 10 kecamatan.
“Kalau data pemilih akan mengacu kepada pemutakhiran DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilih (DP4) yang telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pekan lalu,” ujarnya.
Sebagai pembanding, jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 di Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 456.211 jiwa, yang terdiri dari 224.832 jiwa laki-laki dan 231.379 jiwa perempuan.
Jumlah TPS di Kabupaten Lombok Barat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu sebanyak 1.202 unit.
“Nanti kami mutakhirkan DP4, menjadi DPS hingga DPT baru bisa menetapkan jumlah pemilih untuk Pilkada Lombok Barat. DPT dan TPS untuk pemilihan gubernur itu, menjadi data pembanding saja,” ujar Suhaimi.(ant)

DPRD NTB Konsultasikan Aturan Caleg Pindah Parpol

Mataram, SE
Sekretariat dan Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera menemui pejabat Kementerian Dalam negeri (Kemdagri) guna mengkonsultasikan aturan tentang calon anggota legislatif (caleg) dari kalangan anggota DPRD yang pindah parpol.
“Memang ada aturan yang menyebut caleg pindah parpol harus mengundurkan diri dari keanggotaannya d DPRD, tetapi kami tidak mau menerjemahkan sendiri, sehingga perlu berkonsultasi ke Kemdagri,” kata Sekretaris DPRD NTB Rahmat Rajendi, di Mataram.
 Rejendi menyebut sebanyak sembilan orang anggota DPRD Provinsi NTB periode 2009-2014 yang pindah parpol kemudian mendaftar sebagai bakal caleg untuk Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB.
Sebanyak tujuh orang merupakan anggota DPRD NTB dari parpol yang tidak lagi menjadi peserta Pemilu 2014, sehingga berpindah parpol untuk menjadi bakal caleg.
Dua orang lainnya merupakan anggota DPRD NTB yang parpolnya termasuk 12 parpol peserta Pemilu 2014, namun memilih pindah ke parpol lain.
“Supaya tidak salah keliru dalam menerjemahkan keharusan sembilan anggota DPRD NTB mengundurkan diri dari keanggotannya sebagai anggota DPRD dari suatu parpol yang berpindah ke parpol lain kemudian menjadi bakal caleg, maka patut dikonsultasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU NTB Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya menunggu penyerahan surat pengunduran diri bagi anggota DPRD dari suatu parpol yang berpindah ke parpol lain kemudian menjadi bakal caleg untuk Pemilu 2014.
“Kami tunggu surat pengunduran diri itu, karena itu keharusan dalam aturan, sebelum bakal caleg yang bersangkutan ditetapkan dalam DCS (daftar calon sementara) anggota DPRD Provinsi NTB, 25 Juni 2013,” ujarnya.
Fauzan mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan bakal caleg yang berpindah parpol itu saat mendaftar dan menyerahkan berkas pencalonan di KPU NTB.
“Mereka (caleg pindah parpol) sudah tahu kewajibannya ketika menjadi caleg pindah parpol, kami hanya mengingatkan saja sesuai ketentuan yang ada,” ujarnya.
Sebanyak 12 parpol peserta Pemilu 2014 telah mendaftarkan calegnya pada tahapan pencalonan, 9-22 April 2013.
Umumnya, parpol peserta pemilu itu memanfaatkan kuota 100 persen untuk pengajuan dafar caleg, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hanya mengajukan 59 orang caleg dari kuota 65 kursi di DPRD NTB.
Namun, semua parpol memenuhi keterwakilan 30 persen caleg perempuan.
Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan parpol pertama yang mendaftarkan calegnya di KPU NTB pada masa pendaftaran, 9-22 April 2013. Disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), kemudian Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Enam parpol lainnya mendaftarkan calegnya di hari terakhir, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Selanjutnya, KPU NTB akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPRD provinsi itu, yang dijadwalkan 24-30 April 2013. Tahapan perbaikannya sampai 29 Mei 2013.
Tahapan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon, 23-29 April 2013, yang ditindaklanjuti dengan tahapan perbaikan pada 1-7 Mei, dan verifikasi perbaikan 8-14 Mei 2013, penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota 12-25 Juni.
Selanjutnya, pengumuman DCS anggota DPRD 26-30 Juni 2013, kemudian menunggu masukan dan tanggapan masyarakat pada 1-10 Juli 2013, hingga tahapan klarifikasi 11-17 Juli 2013.
Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 30 Juli hingga 3 Agustus, dan pengumuman DCT anggota DPRD pada 4 Agustus 2013.(ant)

Pengawasan Hutan Terkendala Personil dan Anggaran

Sumbawa Besar,SE.
Keterbatasan personel yang dimiliki untuk mengamankan seluruh kawasan hutan Kabupaten Sumbawa yang demikian luas, masih menjadi kendala. Sehingga beberapa kawasan hutan yang dinilai rawan, belum dapat terpantau secara optimal.
 “Luasnya wilayah Sumbawa dengan personel dan anggaran Polhut yang terbatas, masih menjadi kendala,” kata Sahabuddin,BA., Kabid Perlindungan dan Pengamana Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumbawa, yang didampingi Pejabata sementara Kepala Polhut, Adnan,SH.
Dijelaskan, dari sejumlah kawasan hutan di Sumbawa, kawasan hutan Nangalidam di kecamatan Moyo Hilir yang masuk KPH Batu Lante, dinilai cukup rawan dari penebangan hutan secara illegal. Dengan tingkat kerusakan yang diperkirakan mencapai 30 persen lebih. “Aktifitas illegal di Nagalidam, seperti penebangan daan pencurian jati,”terangnya.
Disebutkan, terdapat tiga fokus pengamanan rutin Polhut saat ini. Yakni, Nangalidam, Boak dan Serading. “Tentu tanpa melupakan kawasan lainnya. Sebab di hampir semua kecamatan juga memiliki UPT,” jelasnya.
Diakui, masih cukup banyak kawasan hutan yang dianggap rawan, terutama kawasan perbatasan.
Namun berdasarkan pantauan sementara dengan melihat persentase kerusakan kawasan hutan, adalah Nangalidam masih berada pada posisi paling rawan. Kemudian, kawasan hutan diwilayah timur, seperti Labangka, seperti Empang Tarano.
Dijelaskan, luas kawasan Nangalidam sekitar 2800 hektar dengan dominasi tanaman jati. Terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan lindung dan lainnya. Selain kerusakan disebabkan aktifitas manusia, juga akibat bencana angin kencang dengan adanya ratusan pohon jati yang tumbang tahun lalu.
 “Kamis sedang melakukan pengukuran kayu jati baik temuan maupun hasil penangkapan, selama 2012 untuk dilakukan pelelangan,” katanya, juga menambahkan, diperkirakan terdapat seribuan jati gelondongan ataupun olahan yang akan dilelang. Termasuk pohon jati yang tumbang di Nangalidam. Saat ini, Dishutbun tengah mempersiapkan administrasi pelelangan yang akan dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.(Us)

38,11 Persen Napi di Indonesia Pengguna Narkoba

Mataram, SE
Sebanyak 14.154 orang atau 38,11 persen dari total nara pidana (napi) sebanyak 37 ribu orang lebih di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia, merupakan pengguna narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif (narkoba).
“Data sampai 22 April 2013, ada 37 ribu napi, dan 14.154 orang napi diantaranya atau sebanyak 38,11 persen merupakan pengguna narkoba,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, usai pembukaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang narkotika, yang digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Denny menyebut jumlah penghuni lapas/rutan terdata sebanyak 52.661 orang, dan sekitar 10 persen napi dan tahanan itu merupakan pengguna narkoba.
Pengguna narkoba yang berada di lapas/rutan itu merupakan bagian dari empat juta lebih pengguna yang menyebar di berbagai daerah di Indonesia.
“Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan penyalahgunaan narkoba cukup besar, meskipun yang berada di lapas/rutan hanya 14.154 orang pengguna,” ujarnya.
Menurut Denny, kebijakan Kementerian Hukum dan HAM terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkoba sudah sangat jelas yakni tidak ada tolernasi (zero tolerance), dan kebijakan tersebut selaras dengan semangat Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian Indonesia Bebas Narkoba di 2015 sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011-2015.
“Kami punya beberapa program terkait penyalahgunaan narkoba itu, seperti program Anti HaLiNar  (hand phone, pungli dan narkotika), pengetatan pemberian hak-hak napi, pencegahan dan pemberantasan narkotika, dan rehabilitasi medis dan sosial,” ujarnya.
Denny mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM makin gencar mengimplementasikan gerakan Anti HaLiNar, dan akan digerakkan secara massal pada saat HUT ke-49 Lapas, 27 April 2013.
Dalam implementasinya, banyak dilakukan penertiban dan pengetatan pengawasan serta penindakan di berbagai lapas/rutan.
“Jadi, upaya-upaya nyata sedang dilakukan. Seiring dengan berjalannya waktu kami menargetkan adanya pengurangan kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di lapas/rutan,” ujarnya.(ant)

Genderang Kampanye Ditabuh, TGB-Amin Kampanye Terbuka di Sumbawa

Sumbawa Besar, SE
Genderang kampanye kandidat pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2013-2018 mulai ditabuh. Empat pasangan kandidat mulai kampanye Jumat (26/04) hari ini.
Khusus di kabupaten Sumbawa pihak KPUD telah meyiapkan sedikitnya Sembilan lokasi rapat umum atau terbuka dan ada lima lokasi kampanye terbatas atau dialogis.
Pada tanggal 28 April mendatang pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTB serantak melakukan kampanye terbuka diberbagai kabupaten dan kota yang berbeda.
“Sedangkan untuk tanggal 25 april kemarin telah dimulai dengan kampanye damai, tanggal 26 penyampaian visi-misi di kantor DPRD Provinsi dan tanggal 27 pasangan calon melakukan debat kandidat,” kata Suhardi Soud ketua, SE, KPUD Sumbawa pada wartawan Koran ini kemarin.
Dikatakanya, kampanye rapat terbatas atau dialogis dan kampanye bentuk lain dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai dengan 12.000 wita dan masing-masing pasangan calon memiliki jadwal kampenye sebanyak 35 kali baik itu kampanye terbatas dan kampanye bentuk lain.
 “Sedangkan untuk rapat umum terbuka dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai dengan 17.00 wita,” katanya. 
Untuk kabupaten Sumbawa  tanggal 28 April mendatang pasangan nomor satu TGB DR H M Zainul Majdi MA dan H Muh Amin SH M.Si  mendapat kesempatan pertama melakukan rapat umum dan terbuka sementara pihak KPU sendiri  telah menyiapkan lokasi dua lapangan besar di kota Sumbawa, lapangan tersebut adalah lapangan Brang Biji dan Lapangan Pragas.
“Kami akan gunakan Lapangan Pragas sebagai tempat rapat umum TGB-Amin pada tanggal 28 April mendatang dan kami perkirakan puluhan ribu pendukung dan simpatisan TGB-Amin akan menghadiri tersebut,” kata Ahmadul Kusasi SH Sekretaris Tim Sukses TGB-Amin kabupaten Sumbawa ini.(usl)

Polisi Imbau Nasabah Bank Minta Pengawalan

Sumbawa Besar, SE.
Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu. Erwan Yudha Perkasa, SH  menghimbau masyarakat agar meminta pengawalan ke pihak kepolisian jika hendak mencairkan dana dalam jumlah besar di Bank.
“Hal ini penting agar nasabah terhindar dari tindakan perampokan dan sejenisnya,” ujarnya.
Penegasan Kasat Reskrim tersebut menyusul terjadianya aksi preampokan yang menimpa seorang kontraktor Selasa lalu.
Seperti diberitakan, usai mengambil uang di Bank NTB Cabang Sumbawa, seorang kontraktor, Nardi dirampok di depan masjid Nurulhuda Kelurahan Pekat.  Warga Kali Baru Labuhan Sumbawa itu dirampok sekitar pukul 11.00 WITA ,  Rabu (24/04) lalu.
Nardi menuturkan, saat itu dirinya baru meninggalkan Bank NTB dan hendak pulang ke rumahnya di Kali Baru dengan mengendarai mobil pribadi nopol DR 617 AF.  Ketika memasuki kawasan Masjid Agung Nurul Huda, ia merasa laju kendaraannya kurang nyaman. Sehingga ia harus berhenti dan turun untuk memeriksa kondisi mobilnya.
Ternyata salah satu ban mobilnya bocor dan segera diganti di lokasi tersebut. Saat itulah, tiba-tiba empat orang yang tidak dikenal mendekat dan  memecahkan kedua sisi kaca mobil bagian depan. Para pelaku pun dengan cepat mengambil uang tunai senilai Rp 25 juta yang diletakkan di salah satu jok mobil. “Saya kira menabrak orang karena biasanya di Sumbawa kalau terjadi tabrakan orang akan ngamuk-ngamuk. Makanya ada yang memukul kaca mobil saya. Ternyata mereka itu perampok,” ujarnya dengan nada lirih.
Atas kejadian ini, dia segera melaporkan ke Mapolres Sumbawa.
“Saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini,” ujar Kasat Reskrim.(MK)

BNI Sumbawa Bantu SDN Jompong

Sumbawa Besar, SE.
Negara Indonesia (BNI 46), kembali melakukan progam bina lingkungan, yang  merupakan  wujud kepedulian social Bank BNI kepada masyarakat.
Kai ini program tersebut diarahkan untuk pendidikan dengan membangun dua local ruang kelas sekolah SDN Jompong Plampang Sumbawa.
Bangunan ruang kelas SDN Jompong ini dibiayai BNI  melalui dana bina lingkungan atau Coorporate Community Responsibility (CCR). Penyerahan secara simbolis dilakukan   oleh pimpinan operasional BNI 46 Sumbawa, Syafrudin Zuhri kepada kepala sekolah SDN Jompong, Syamsun Hidayat. Spd di SDN Jompong, Kamis  (25/4).
Dijelaskan Syafrudin, Peran BNI  dalam pemberdayaan masyarakat  selain bersifat ekonomis juga non ekonomis. 
Yang bersifat ekonomis dilakukan melalui program kemitraan  dengan masyarakat sedangkan non ekonomis  dilakukan melalui penyaluran bantuan bidang lingkungan, pendidikan, sarana dan prasaran umum, sarana ibadah, sekolah dan bantuan bencana alam.
“Program bantuan bina lingkungan ini merupakan salah satu misi BNI untuk selalu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan social,” katanya.
Syafrudin juga berharap agar bantuan yang dierikan BNI 46 bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi dunia pendidikan.
Sementara itu, Kepala sekolah SDN Jompong, Syamsun Hidayat mengaku sangat terima kasih dengan kepedulian BNI 46 terhadap sekolah yang dipimpinnya.
Sebelum ada bantuan, kondisi sekolah SDN Jompong sangat memprihatinkan bahkan tiang atap  patah.
“Kami sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan BNI kepada kami,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, UPT Dinas Pendidikan Nasional , Mustafa  juga mengungkapkan hal sama. Niat baik BNI terhadap pendidikan, menurutnya semoga dibalas dengan kebaikan.
Mustafa juga berharap, selain BNI membantu dunia pendidikan, juga diharapkan bisa membantu program kemasyarakatan lainnya.
Sementara itu, Camat Plampang juga berharap agar dunia pendidikan diwilayah tersebut semakin maju dengan adanya bantuan yang diberikan BNI. Juga diharapkan agar bantuan kesehatan bisa di programkan dalam bantuan selanjutnya.
“Selain membantu pendidikan, kami juga berharap agar BNI bisa membantu program kesehatan masyarakat,” harap Camat Plampang yang disampaikan oleh Sekcam, M.Nur, S.Tp.
Dalam kesempatan yang sama, BNI juga memberikan bantuan alat tulis kepada 150 siswa SDN Jompong.
“Terima kasih dapat alat tulis, saya sangat senang,” kata Desi salah satu siswa kelas dua.
Dalam acara ini juga disaksikan oleh sejumlah guru, ketua komite dan anggotanya, serta kepala desa setempat. (YL)

Diknas Sumbawa Apresiasi Bantuan BNI Sumbawa

Sumbawa Besar, SE.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional , Sudirman Malik  mengakui peran Bank BNI 46 terhadap dunia pendidikan di Sumbawa cukup besar. Terbukti  dengan banyaknya bantuan pendidikan yang sudah disalurkan BNI kepada sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Bantuan dan partisipasi BNI dalam dunia pendidikan selama ini, cukup memberikan manfaat dan nilai yang berarti bagi pengembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Sumbawa.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bank BNI 46  atas bantuan dan partisipasi nya dalam dunia pendidikan di Sumbawa,” katanya saat dikonfirmasi terkait bantuan gedung sekolah SDN Jompong.
Sudirman juga berharap agar bantuan yang diberikan BNI bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak sekolah maupun para siswa. Kedepan, harap Sudirman agar bantuan BNI  bisa ditingkatkan dengan memberikan alat praktek dan peraga di sekolah  sebagai alat  bantu pembelajaran para siswa.
“Kedepan kami juga berharap agar bantuan bisa diwujudkan dengan alat bantu dan praktek sekolah guna pembelajaran para siswa,” harap Sudirman.
Selama ini, bantuan BNI terhadap dunia pendidikan di Sumbawa berupa  buku bacaan, kacamata, bantuan  gedung sekolah serta bantuan alat tulis kepada siswa sekolah serta bantuan lainnya. (YL)

Reformasi Birokrasi Wujudkan Pemerintahan yang Baik

Sumbawa Besar, SE.
Dipilihnya Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah pilot project penerapan reformasi birokrasi di antara 33 Kabupaten/Kota dan Propinsi supaya aparatur pemerintah di daerah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi.
Salah satu upayanya yakni reformasi birokrasi pada tataran struktural dan kultural. Tataran struktural melalui penataan organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat.
Tataran kultural melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan.
“Reformasi yang kita jalankan merupakan langkah terencana yang dilakukan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan kita.
Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu,” terang Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi saat membuka Rakor Strategi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa, Kamis (25/04) di aula lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
Sekda mengatakan, bahwa reformasi birokrasi akan menjadi suatu yang mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik KKN.
Selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip good governance.
Begitu pula, para pegawai harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien dan professional dalam melayani kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.
Hal-hal yang penting dalam reformasi birokrasi sambung Sekda, adalah perubahan mindset dan culture set serta pengembangan budaya kerja.
Diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
Sekda menekankan, masih banyak agenda yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan itu semua.
Terlebih lagi harus adanya kesanggupan hati dalam melaksanakan tiap-tiap agenda secara konsisten dan terukur.
Agenda tersebut meliputi, penataan kelembagaan. Penyederhanaan ketatalaksanaan. Penataan kepegawaian. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui pelaporan, pemahaman, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan indicator kinerja, pengukuran, analisis, evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Peningkatan pelayanan publik.
Pengembangan sistem pengawasan. Pengembangan budaya kerja aparatur Negara, perubahan mindset dan culture set aparat Negara.
Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Membangun aparatur Negara yang kredibel, akuntabel, transparan dan terpercaya.
Sekda juga meningatkan jajaran aparatur pemerintahan di Sumbawa agar mengubah mindset dan culture set dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi. “Ke depan daerah kita dapat menjadi contoh bagi daerah lain karena Sumbawa di NTB sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi,”  tandasnya. (MK)

Amankan Pilgub NTB, Aparat Gabungan Gelar Pasukan

Sumbawa Besar, SE.
Mengamankan proses pilgub NTB yang dimulai dalam masa kampanye pada Jum’at (26/04/2013), aparat gabungan yang terdiri atas unsur TNI, POLRI, Pol PP, dan Linmas menggelar pasukan di Mapolres Sumbawa, Kamis (25/04/2013) yang diberi sandi Operasi Mantap Praja Gatarin.
Dalam pengamanan proses Pilgub hingga purna Pilgub tersebut di Kabupaten Sumbawa akan dikerahkan sebanyak 410 kekuatan Polres, 80 personel dari Kodim 1607, Sat Brimobda NTB Kompi C 100 personel, Pol PP 60 personel dan Linmas sebanyak 1888 orang personel.
Bertindak sebagai pimpinan apel gelar pasukan, Kabag Sumda Polres Sumbawa, Kompol Etek Riawan, menegaskan, kepercayaan masyarakat dan pemerintah kepada aparat gabungan ini harus dijawab dengan kesungguhan aparat di lapangan. Apalagi Pilgub NTB akan memasuki tahapan kampanye dan harus disikiapi dengan penuh kedewasaan dalam perjalannya.
Hal ini, tandasnya, juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menampilkan sikap santun dalam berpolitik agar tidak menimbulkan friksi yang justru menyulut konflik dan berakibat pada terganggunya Kantibmas.
 “Operasi ini bertujuan untuk mengawal dan mengamankan Pemilukada sampai purna. Polres juga sudah menggelar sejumlah operasi pencitraan dan pemberantasan curas, curat, narkoba, curanmor, sajam dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan,” jelasnya.
Dalam proses pengamanan tersebut pihaknya akan didukung TNI, karena potensi kerawanan yang ada jika tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak negative. Untuk itu diminta agar fungsi KPU dan Panwaslu harus bekerjasama dengan sebaik-baiknya, sebab POLRI maupun TNI tidak mungkin bekerja sendiri. (MK)

Tiga DPO Kasus Sabu di Bali Dikendalikan Sindikat HK dari Mataram

Mataram, SE
Badan Narkotika Nasiona (BNN) Pusat masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang DPO dalam kasus pengungkapan sabu di Denpasar Bali, jaringan Bali-NTB. Ketiga DPO tersebut merupakan jaringan atau sindikat pengedar Narkotika yang dikendalikan oleh HK warga Mataram NTB.
Sedangkan empat orang sindikat HK yang telah berhasil diamankan termasuk salah satunya mantan atlet catur PON Bali berinisial SS,. Keempat sindikat HK ini masing-masing berinisial AF (24), SS (50), S (42), HK (43) dan SL (20).
Menurut Kabag Humas BNN, Drs Sumirat Dwiyanto mengatakan bahwa penangkapan terhadap kelimanya dilakukan setelah melakukan pengintaian selama 2 bulan. Mereka ditangkap disebuah rumah makan dijalan Tukat Pemongan Denpasar Bali, pada 2 April 2013 lalu saat serah terima sabu seberat 408,7 gram.“HK merupakan pengendali dari jaringan narkoba ini, HK ditangkap saat berada di Bandara Ngurah Rai Bali,” katanya pada sejumlah wartawan disela-sela acara sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika, di salah satu hotel bintang di Mataram, pada Kamis (25/4/13) pagi.
Berdasarkan keterangan para tersangka narkoba tersebut rencananya akan diedarkan di NTB. Sementara itu, peran kelima tersangka ini berbeda-beda, dimana sabu yang telah dikemas kedalam empat paket tersebut dibawa oleh AF dari Surabaya, setibahnya di Bali BB tersebut diserahkan kepada SS yang ternyata mantan atlet catur PON dari Bali, sabu tersebut diserahkan oleh AF kepada SS atas perintah S, berdasarkan keterangan SS dan S diketahui penyelundupan sabu tersebut dikomandoi oleh HK.
Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap HK dari penangkapan HK kemudian berhasil meringkus seorang perempuan bernama LS yang merupakan kekasih HK di kos-kosan di jalan Laksamana 9A Renon Denpasar. Adapun peran dari LS adalah, diduga sebagai pengatur keuangan hasil transaksi narkotika sindikat dibawah kendali HK. Dari tangannya diamankan buku rekening dan buku transaksi milik HK.
“BNN tidak hanya memutuskan jaringannya semata, namun juga menyita aset hasil transaksi,” tegasnya.(mn)

BNN Masih Terkendala Fasilitas Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Mataram, SE
Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mengalami kendala dalam melakukan rehabilitasi terhadap para penyalahgunaan narkotika. Pasalnya, hingga saat ini pihak BNN masih mengalami kekurangan fasilitas tempat rehabilitasi.
“Saat ini BNN baru memiliki dua fasilitaa rehab,” kata Kepala BNN, Anang Iskandar ketika ditemui disela-sela acara sosialisasi Peraturan Perundang-undangan narkotika di salah satu hotel bintang di Mataram, pada Kamis (25/4/13) pagi.
Dari data BNN bahwa sampai saat ini ada sekitar 4 juta orang berusia sekitar 10-59 tahun yang menjadi penyalahgunaan narkotika dan harus mendapatkan rehabilitasi. Sedangkan dua fasilitas yang dimiliki BNN untuk rehab hanya bisa menampung masing-masing 2 ribu orang.
Karena itu, pihak BNN mendorong agar pemerintah daerah mau mendirikan tempat rehab untuk masing-masing warganya. Sedangkan di NTB diperlukan satu atau dua fasilitas rehab karena di NTB angka penyalahgunaan narkotika mencapai 41 ribu orang. “Kalau 41 ribu ini bisa sembuh maka tidak ada yang butuh narkoba lagi,” terangnya. Karena jika saja tidak bisa disembuhkan maka 41 ribu pengguna ini diasumsikan akan ada 8 kg sabu yang dikonsumsikan oleh para pengguna setiap waktu.
Sementara, Wakil Menteri Hukum dan Ham, Denny Indrayana menyampaikan “data statistik sekarang ini untuk jumlah napi narkotika dan tahanan per 22 April sebanyak 52.661 orang se-Indonesia.
“Dari jumlah itu sebanyak 37 ribu napi, sedangkan pengguna sebanyak 14.154 orang dan 38,11 persen dari seluruh napi yang ada merupakan bandar, produsen, pengedar,” terangnya.
Menurut Dia, tantangan kedepan jauh lebih besar dengan jumlah yang ada didalam lapas sebanyak 14 ribu pengguna dari 4 juta orang. Karena program rehab merupakan program besar, maka dari pihak lembaga pemasyarakatan dengan langkah bersama menempatkan pengguna di satu lapas.(mn)

8.500 Personil Gabungan Amankan Pilkada NTB

Mataram, SE
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda) NTB terjunkan sekitar 8.500 personil gabungan untuk amankan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 13 Mei 2013 mendatang.
Personil tersebut merupakan tim gabungan dari TNI-Polri yang nantinya akan disebarkan diseluruh NTB.
Pada pengamanan ini, Polda NTB akan melibatkan sekitar 5.568 personil sedangkan TNI akan melibatkan sebanyak 2.300 personil. Ribuan personil tersebut juga dilibatkan dalam pengamanan Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Lotim serta Walikota dan Wakil Walikota Bima.
Ribuan personil gabungan itu diterjunkan untuk menciptakan dan menjaga pelaksanaan Pemilukada tiga kepala daerah di NTB yang dilakukan serempak bisa berjalan aman dan kondusif.
Kapolda NTB, Brigjen Pol, M Iriawan menjelaskan bahwa dalam pengamanan pemilukada NTB 13 Mei mendatang dilibatkan personil Polri sebanyak 5.568 orang. Selain itu, dilibatkan juga personil Brimob dari Kelapa dua dan Jogyakarta sebanyak 4 SSK (Satuan Setingkat Kompi).
“Empat SSK Brimob ini akan ditempatkan di Lombok Timur dan Kota Bima,” ucap Kapolda NTB didampingi Danrem 162 WB ketika ditemui seusai gelar pasukan pengamanan Pilkada NTB di Lapangan Gajah Mada Polda NTB.
Menurutnya, pasukan bantuan ini akan tiba pada tanggal 9 Mei di Bandara Internasional Lombok (BIL) dan ada juga yang langsung dari Jogjakarta ke Bima.
Sementara itu, Danrem 162 WB, Kolonel Inf. Zulfardi Junin mengatakan dalam pengamanan Pemilukada TNI akan menerjunkan sebanyak 2.300 personil. Bantuan personil juga ada dari Kodam Udayana yaitu dari Batalyon Raider. Personil Batalyon Reider ini nantinya akan diterjunkan tergantung dari eskalasi dilapangan.
Dalam upacara gelar pasukan pengamanan Pemilukada NTB 2013 bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. M Nur.
M. Mur menyebutkan dari kesiapan sudah cukup mantap karena sesuatu yang ditampilkan kebersamaan, semua unsur keamanan ikut ambil bagian sesuai dengan tupoksinya. “Sehingga dengan demikian saya berkeyakinan Insya Allah aman tapi itu semua tergantung bagiamana masyarakat mengambil bagian berpartisipasi menciptakan keamanan,” katanya.
Keterlibatan semua elemen masyarakat untuk menciptakan keamanan sangat penting dan utama.(mn)

WP Belum Ada, Perda Tambang Rakyat Belum Diterapkan

Sumbawa Besar, SE.
Peraturan Daerah (Perda) tentang pertambangan rakyat hingga saat ini belum diterapkan. Pasalnya, hingga kini belum ada penetapan wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah pusat.
Kadis Pertambangan dan Energi Sumbawa, Ir. A.Rahim, mengungkapkan, pihaknya tidak mampu menerapkan lantaran aturan yang lebih tinggi, yakni WP belum ditetapkan.
“Bagaimana mau diterapkan, kalau WP nya saja belum ada. Harus ada WP nya dulu dong, baru bisa diterapkan,” tegasnya.
A Rahim menambahkan, sejauh ini pihaknya telah mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 3 perusahaan yang melakukan eksplorasi di wilayah Kabupaten Sumbawa, di antaranya PT ANTAM, Jaya Mineral dan Selatan Arc Mineral (SAM). Ketiga perusahaan tersebut memang tidak lagi menjalankan aktifitas eksplorasi di wilayah konsesinya.
Sedangkan sisanya, 17 perusahaan masih melakukan eksplorasi.
Rahim menegaskan, jika ada perusahaan yang dinilai ‘mbalelo’ maka bisa saja pemerintah mencabut IUP. Bagi perusahaan yang telah berakhir masa berlaku IUP, maka dengan sendirinya dianggap berakhir. (MK)

Ketua Fraksi PKS “Geram” Soal Sikap Kepala Bapeda

Sumbawa Besar, SE
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Sumbawa kecewa denga sikap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa. ‘Kegeraman’ tersebut sangat beralasan setelah ketua fraksi tersebut menunggu selama satu jam setengah di ruang tunggu Bapeda akan tetapi tidak dihiraukan oleh kepala Bapeda.
“Tidak sepantasnya seorang eksekutif seperti itu. Kalau seorang ketua Fraksi partai yang cukup besar di dewan ini  bisa digitukan apalagi masyarakat biasa, inilah yang menjadi masalah bagi saya, dia harus ingat kalau ada amanah di pundak dia melayani masyarakat sampai ke lapel terbawah masyarakat Sumbawa ini,” kata Salamudin Maula ketua Fraksi PKS DPRD Sumbawa pada wartawan koran ini.  
Dituturkan Jalo, sapaan akrabnya, ia datang ke Bapeda untuk membicarakan tentang rencana pembangunan bendungan Tiu Rarang di Pungkit. Namun setelah sekitar 1,5 jam lamanya kepala Bapeda enggan menemui dirinya. Padahal, yang bersangkutan diketahui berada di dalam ruang kerjanya. Sehingga wajar jika dirinya beranggapan kepala Bapeda tersebut  alergi membicarakan tentang pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat.
 “Pada malamnya juga sudah saya di telpon sama rekannya dan dia siap menerima saya jam yang dimaksud ternyata saya juga gagal menemuinya. Saya harus bagaimana lagi utk menemuinya atau saya akan panggil resmi lewat lembaga saya supaya lebih mudah mungkin atau saya yang salah prosedur saya juga nggak mengerti atau saya di anggap tidak terlalu berharga utk bertemu dia kalo saya saja seorang wakil rakyat bisa seperti ini bagaimana kalo masyarakat biasa ingin bertemu dengannya allahualambissawaf,” sesalnya.
Lalu Suharmadji, ST, Kepala Bapeda kabupaten Sumbawa ketika dikonfirmasi melalui saluran telepon tidak diangkat bergitu juga di SMS-pun tidak dibalas. (usl)

Kejaksaan Tetap Fokus Usut Kasus Dugaan Korupsi

Sumbawa Besar, SE.
Kejaksaan Negeri Sumbawa tetap menindaklanjuti sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sumbawa, baik pada tahap penyelidikan maupun  penyidikan.
 “Kami tetap mengusut sejumlah perkara korupsi baik yang sudah tahap penyelidikan (Lid, red) maupun tahap penyidikan (Dik),” ujar Sugeng Hariyadi SH MH, saat ditemui media ini, belum lama ini
Sugeng Hariyadi, menyebutkan, sejauh ini  sejumlah perkara korupsi pada tahap penyidikan maupun masih dalam tahap penyelidikan.
“Baik kasus yang sudah dik dan masih lid, semuanya tetap kami usut. Tentunya dengan menetapkan skala prioritas, mana yang bisa ditangani terlebih dahulu,” katanya.
 Diakui Kajari, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, pihaknya masih terkendala dengan minimnya personil tidak sebanding dengan volume perkara yang ditangani baik pidana khusus maupun pidana umum. Namun demikian, minimnya personil bukan alasan untuk penegak supremasi hukum di bumi Sabalong Sama Lewa ini. Saat ini, jumlah jaksa penyidik yang tersisa tinggal 7 orang, tidak sebanding dengan volume kerja perkara yang ditangani baik di Sumbawa maupun Sumbawa Barat. Dimana untuk seksi pidana umum saja,  menangangi 60 perkara dalam sebulan, belum lagi seksi pidana khusus, pedata dan tata usaha Negara (Datun) dan seksi intelijen.
“Komposisi Jaksa dan perkara yang kami tangani jauh dari ideal. Personil yang minim bukan alasan, justru menjadi penyemangat bagi kami untuk berbuat yang tebaik bagi masyarakat dan kelangsungan pembangunan di Tana Samawa ini,” tukasnya.
Karenanya, Kajari berharap dukungan segenap elemen masyarakat Sumbawa dalam rangka penegakan supremasi di daerah ini.
“Sebab tanpa dukungan dari masyarakat Sumbawa, harapan semua pihak untuk penegakan supremasi dan kepastian hukum di daerah ini sulit terwujud,” pungkasnya.(YK)

Kejaksaan Kembali Lelang Barang Rampasan

Sumbawa Besar, SE.
Kejaksaan Negeri Sumbawa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Bima kembali melakukan lelang terbuka barang rampasan maupun barang bukti sejumlah perkara pidana selama kurun waktu 2012 dan 2013.
I Wayan Widen S.sos-Kasubag Pembinaan Kejari Sumbawa yang juga Ketua Panitia Lelang tersebut kepada wartawan koran ini kemarin menyebutkan, barang yang dilelang tersebut merupakan barang-barang sitaan sejumlah kasus pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incrah, red).
“Barang sitaan yang dilelang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengadilan telah memutuskan barang-barang itu dirampas untuk negara,” katanya.
Barang sitaan itu, lanjut dia, akan dilelang, Kamis (02/05) mendatang, berupa puluhan batang kayu rimba campuran, mesin chain saw, dan minyak solar. Panitia telah menetapkan harga limit disesuaikan dengan kondisi barang itu saat ini.
“Uang hasil lelang itu nantinya, disetorkan langsung ke kas negara, sebagai bagian dari penerimaan negara. Jika ada masyarakat yang berminat silahkan datang ke kantor Kejaksaan setiap jam kerja,” jelasnya.(YK)

Wapres RI Dijadualkan Resmikan UTS

Sumbawa Besar, SE.
Wakil Presiden RI, Boediono  dijadualkan akan meresmikan Universitas Tekhnologi Sumbawa (UTS)   Juni mendatang. UTS sendiri akan   memulai perkuliahan pada Juli 2013. UTS . Dalam perkuliahan awal, UTS hanya menerima 20 mahasiswa dari masing-masing jurusan yang diambil dari putra putri terbaik di Indonesia.
Rektor UTS, DR. Zulkiflimansyah  mengatakan bahwa  UTS akan membuka 6 fakultas  yaitu tekhnik, tekhnobiologi, tekhnologi pertanian, ekonomi , psikologi dan ilmu komunikasi. “Ada 6 fakultas di UTS,” kata Zulkiflimansyah pada Tribun, 24/4.
Dijelaskan Zul yang juga wakil ketua DPR RI Komisi XI ini, setiap fakultas ada 11 jurusan  dan setiap jurusan hanya menerima 20 mahasiswa terbaik di Indonesia.
“Semuanya akan diberikan beasiswa,” kata Zul alias rengga panggilan masa kecilnya.
Sebelumnya, Zul juga mengatakan bahwa keberadaan UTS diharapkan bisa meningkatkan IPM  masyarakat Sumbawa dan NTB pada umumnya.
Sebab, menurut ZUl selama ini banyak masyarakat NTB kuliah di Jawa yang secara tidak langsung membantu meningkatkan IPM masyarakat yang ada di Jawa.
UTS merupakan  Universitas  di Sumbawa yang paling sering didatangi para menteri dan direktur perusahaan nasional. Tercatat, lebih dari 7 menteri  sudah menjenguk dan melihat langsung keberadaan universitas Tekhnologi Sumbawa, Diantaranya, menteri kehutanan, perdagangan, BUMN, perumahan daerah tertinggal, pertanian, keuangan  juga menteri komunikasi dan informasi.
Bahkan, rencananya peresmian UTS ini akan dilakukan oleh Wapres RI, Budiono pada awal Juni mendatang.
“Tanggal 2 Juni rencana wapres RI  datang,” kata Zul. 
Secara legalitas, UTS telah mendapatkan ijin dari Dirti yang diserahkan langsung oleh prof.Joko Santoso MSc  belum alama ini.(YL)

Wabup Minta Polemik Bedah Rumah Diakhiri

Taliwang, SE.
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Drs H Mala Rahman  meminta kepada semua pihak agar  polemik bedah rumah segera diakhiri. Saat ini  pemerintah telah  melakukan pembaharuan MoU dengan Newmont,  sebagai jawaban pasti penyelesaian kisruh bedah rumah yang saat ini menuai masalah.
 ‘’Saya kira sudah tidak ada masalah. Tuntutan masyarakat dan sebagian Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) terkait kejelasan realisasi sisa program bedah rumah dari Newmont, segera terjawab,”terang Wabup diruang kerjanya belum lama ini kepada media.
Secara tehnis, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) selaku instansi yang berwenang mengurusi ini diminta berkoordinasi dengan TPM dan pemerintah Kecamatan dan Desa agar tidak terjadi polemic yang berkepanjangan.
Menurut Wabup  informasi mengenai masalah sisa program bedah rumah disampaikan secara jelas. Hingga tidak menimbulkan miskomunikasi.
Berdasarkan laporan, memang, kata Wabup ada beberapa masalah yang menyebabkan munculnya protes TPM dan masyarakat. Pertama perbedaan regulasi antara alokasi hibah dana bedah rumah dari Newmont dengan prosedur yang ditetapkan menteri keuangan.
 ‘’Menkeu tidak menyetujui sistem hibah langsung, karena program ini program bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Pemda KSB dan Newmont. Makanya kita diminta merubah MoU dulu,”ujarnya.
Paska MoU ditandatangani Bupati Sumbawa Barat, KH Zulkifli Muhadli, perwakilan Newmont dan Deputi pengembangan perumahan Swadaya Kemenpera baru baru ini, dana itu sudah bisa disalurkan. Namun mesti melalui perantara pemerintah.
 ‘’Tapi regulasi pencairannya ketingkat bawah tetap memakai pola lama, yakni dana dikirim langsung ke rekening TPM,”terangnya.
Wabup tak menampik bahwa beberapa masyarakat atau TPM atas persetujuan masyarakat penerima sebagian melakukan hutang. Atau mengambil barang terlebih dahulu, lalu dibayarkan nanti setelah dana program bedah rumah Newmont cair.
Ini menurut Wabup salah satu pemicu masalah. Unutk itu, ia meminta sleuruh jajarannya dan masyarakat menahan diri serta mengedepankan komunikasi dengan pemerintah sebelum mengambil tindakan.
 ‘’Intinya saya berharap, dengan proses dari Newmont berjalan. Polemik bedah rumah ini bisa selesai. Harapan pemerintah Cuma satu, yakni pengentasan rumah tidak layak huni di KSB,”aku, Mala Rahman.
Sebelumnya, pemerintah Sumbawa Barat, kemenpera dan Newmont sepakat bekerja sama melaksanakan program perubahan swadaya (bedah rumah). Kemenpera sendiri menggelontorkan program ini ke banyak provinsi termasuk di NTB.
Sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kemenpera, alokasi dana bantuan perumahan swadaya ini Rp 6 juat perumah. Ketika itu jumlah program ini terbatas dan dialokasikan hanya untuk Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk  dan letak geografis yang sulit.
Namun, berkat lobi dan berbagai pendekatan yang dilakukan pemerintah Sumbawa Barat, Kemenpera akhirnya bersedia memberikan bantuan angka maksimal yakni hingga 3000 rumah.
 ‘’Tak hanya disitu, kita juga berbicara dengan Management Newmont agar mendukung program pemeirntah untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di KSB. Alhamdulillah, mereka (Newmont-red) akhirnya mengerti dan mau membantu,” pungkasnya.(Nd)

Adhi Karya Perbaiki Tujuh Titik Kerusakan Jalan Dompu-Bima

Mataram, SE
PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang dipercayakan mengerjakan pembangunan tujuh unit jembatan di jalan nasional dari Dompu ke Bima, diharuskan memperbaiki ruas jalan yang melintasi jembatan tersebut, karena telah rusak sebelum tahapan pemeliharaan berakhir.
“Kami perbaiki ruas jalan di tujuh jembatan itu, sebagian sudah, beberapa segera dikerjakan,” kata Manager Proyek PT Adhi Karya Cabang NTB Murdiono, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya mengerjakan pembangunan tujuh unit jembatan pada ruas jalan nasional dari Dompu ke Bima, dengan nilai proyek Rp26 miliar, yang bersumber dari APBN Perubahan 2012.
Pembangunan tujuh unit jembatan itu disertai ruas jalan beraspal, yang dikerjakan dalam kurun waktu empat bulan atau pada September hingga Desember 2012.
“Waktu itu musim hujan, sehingga dipaksakan pengaspalan dan hasilnya jadi kurang baik. Karena rusak dalam masa pemeliharaan, makanya kami perbaiki sekarang,” ujarnya.
Murdiono membantah jika dikatakan pembangunan tujuh unit jembatan itu gagal konstruksi (tidak sesuai kualitas yang diharapkan), karena menurut dia, tujuh unit jembatan itu sudah terbangun dan tidak mengalami kerusakan.
Tujuh unit jembatan itu, memiliki panjang 12 meter hingga 40 meter, yang berlokasi di tujuh titik jalan nasional itu.
Dia pun mengaku sulit menghasilkan kualitas pengaspalan jalan diatas jembatan tersebut jika dikerjakan pada musim hujan, sementara waktu pelaksanaan proyek relatif terbatas yakni hanya empat bulan.
“Kalau kami tidak tuntaskan nanti kena denda, itu pun diperintahkan Satker untuk bereskan dalam tempo empat bulan kalau tidak, maka akan kena pinalti,” ujar Murdiono.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Jalan Nasional (BJN) NTB Wilayah III (Bima-Dompu) Suardi Leo juga mengemukakan hal serupa ketika dikonfirmasi dihadapan Manager Proyek PT Adhi Karya Cabang NTB Murdiono.
Leo pun membantah dikatakan gagal konstruksi, dan ia siap mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek jembatan dan jalan itu.
“Sekarang ini pun kami sedang diperiksa inspektorat Kementerian PU, kami jelaskan sesuai kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Menurut dia, kualitas jembatan sudah sesuai ketentuan, namun kualitas pengaspalan yang belum baik sehingga mudah rusak, karena dikerjakan pada musim hujan, dengan keterbatasan waktu.
Leo juga langsung meminta Manager Proyek PT Adhi Karya Cabang NTB agar segera menuntaskan perbaikan beberapa ruas jalan pada jembatan yang dibangun itu.
“Yang belum beres, segera bereskan ya Pak Murdiono, karena masih dalam masa pemeliharaan proyek jembatan itu. Memang karena waktu itu musim hujan dari kurang sempurna hasilnya, dan itu konsekuensi bagi rekanan pelaksana proyek,” ujarnya.(ant)

Polres KSB Gelar Perkara Kasus Land Clearing Bintang Bano

Taliwang, SE.
Kepolisian Sumbawa Barat telah melakukan gelar perkara terhadap dugaan bermasalah proyek penebangan (Land Cliring) kawasan Bendungan Bintang Bano, Brang Rea.
 ‘’Ya kami sudah dipanggil dimintai keterangan dalam gelar perkara kasus dugaan illegal logging di Bintang Bano,”kata, kepala Dinas Kehutanan Pertanian dan perkebunan (Dishutbuntan) Sumbawa Barat, Ir Muslimin kepada wartawan.
Muslimin mengatakan, ia bersama sedikitnya lima pejabat dinas mendatangi Polres Sumbawa Barat. Kedatangan itu sehubungan dengan pemanggilan dirinya sebagai yang dilakukan kepolisian setempat terkait gelar perkara kasus tadi.
Sesuai  jadwal dan agenda, polisi melakukan pemaparan mengenai dugaan atau temuan pelanggaran dalam kasus pembersihan areal bendungan tersebut. Ia sebagai kepala dinas dimintai tanggapan terkait regulasi, dan pelaksanaan dilapangan proyek pembersihan tadi.
Menurut Muslimin sesuai tupoksinya membantah presentasi Polisi terkait dugaan tindak pidana illegal logging yang disangkakan kepolisian. Land Clearing bintang bano,menurutnya, telah sesuai prosedur yang berlaku. Penebangan dianggap sah Karena telah mengantongi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari kementerian kehutanan.
 ‘’Ilegal logging itu, yakni penebangan didalam kawasan hutan yang dilakukan secara melanggar hukum atau tanpa izin. Tapi  area bendung itu telah memproleh izin yang sah. Jadi, penebangan itu sah.
Masalah bagaimana proses kontribusi dan kompensasi atau tender itu bukan kewenangan kami,”katanya, kepada Pers. Diakui Muslimin memang pada saat sebelum dilakukan tender  pihaknya sempat membuat acuan nilai harga Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) dan Dana Reboisasi ( DR )  sebesar Rp 75.000/tegakan, namun acuan tersebut bukan sebagai landasan untuk mengambil kebijakan . menurut muslimin dalam keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.487/MENHUT-II/2011 pada poin 4 huruf a berbunyi : berdasarkan peraturan menteri kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang ijin pemanfaatan kayu, peminjam ijin pinjam pakai kawasan hutan, dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, yang pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertahap sesuai rencana kerja pembukaan lahan tahunan dengan membayar lunas kewajiban PSDH, DR dan pergantian nilai tegakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Nilai Rp 75.000 per tegakan bukan sebagai landasan acuan dalam pengambilan keputusan, itu sebagai refrensi analisa saja, “ kata Muslimin.
Sahril Amin anggota Komisi II DPRD Sumbawa barat kepada koran ini mengatakan via hp kamis 24/04 bahwa terkait masalah Land Clearing Bintang Bano kuat dugaan terjadi pelanggaran dalam proses tender yang tidak sesuai mekanisme aturan “ mengapa pelelangan tidak melalui usulan leading sector terkait, atas dasar refrensi apa Kadis PU berani mengambil alih proses Tender kawasan Hutan Bintang Bano, dengan proses tender tersebut yang dilakukan oleh Dinas PU Sumbawa Barat telah melanggar aturan undang-undang,“ kata Sahril yakin.
Menurut Sahril bahwa persoalan kayu yang menyangkut dengan masalah hutan sangat sensitive sekali apalagi persoalan nilai harga jual kayu sangat tinggi, sedangkan nilai  Rp 75.000/tegakan sebagai pembayan PSDHDR  sangat tidak sesuai sekali dengan ketentuan perundang undangan kehutanan yang jauh dibawah harga standar “ kayu Randu saja yang tidak punya nilai harga, masih ada ada kontribusi pembayaran apalagi kayu yang ditebang di kawasan bintang bano merupakan jenis kayu yang berkelas,“ ungkap sahril.
Karena adanya dugaan pelanggaran dalam pelelangan tender yang dilakukan oleh Dinas PU, maka pihaknya dalam waktu dekat melalui Komisi gabungan akan segera memanggil Kadis PU, Kadis Kehutanan dan Sekda Sumbawa Barat untuk dimintai keterangannya terkait hal tersebut.
Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Muh Suryo Saputro belum memberikan keterangan resmi terkait gelar perkara ini.
Sebelumnya, Kapolres memastikan akan terus menyelidiki kasus Land cliring bintang bano ini karena ada dugaan kerugian Negara milyaran rupiah.
Polisi mengakui, dugaan bermasalahnya proyek ini mulai ditemukan. Hanya saja, penegakkan hukum tak ingin gegabah menyidik kasus ini sampai seluruh bukti telah dinyatakan kuat, saat ini pihaknya terus mendalami kasus tersebut dengan memanggil para saksi ahli dari Dinas Kehutanan. (EC)

PU Lanjutkan Penataan Jalan Akses Bandara Bima

Mataram, SE
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melanjutkan penataan ruas jalan akses Bandara Sultan Salahuddin di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berbentuk jalan dua jalur.
“Sudah terbangun jalan dua jalur akses Bandara Sultan Salahuddin Bima sepanjang delapan kilometer yang dibangun pada tahun anggaran 2011 dan 2012, sehingga akan dilanjutkan pada 2013 sepanjang 12 kilometer lagi,” kata Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Jalan Nasional (BJN) NTB Wilayah III (Bima-Dompu) Suardi Leo, di Mataram, Rabu.
BJN NTB membawahi tiga Satker yakni Wilayah I (Pulau Lombok), Wilayah II (Sumbawa-Sumbawa Barat), dan Wilayah III (Bima-Dompu).
BJN NTB merupakan bagian dari Balai Jalan Nasional (BJN) Wilayah VIII yang berkedudukan di Denpasar, Bali.
Leo mengatakan, proyek lanjutan penataan infrastruktur jalan akses Bandara Sultan Salahuddin Bima itu masih terkendala upaya pembebasan lahan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah setempat.
Akibatnya, proyek tersebut belum bisa terlaksana namun diupayakan dapat terlaksana dalam tahun ini, sehingga upaya koordinasi terkait pembebasan lahan terus dilakukan.
“Sebenarnya sudah ada MoU dengan Pemkab Bima untuk pembebasan lahan, namun sampai sekarang masih belum terealisasi. Mudah-mudahan itu bisa agar jalan akses ke Bandara Bima itu semuanya berbentuk dua jalur,” ujarnya.
Leo mengakui, penataan jalan akses Bandara Bima itu merupakan bagian dari program implementasi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor V (mencakup NTB, Bali dan NTT).
Hal itu pun sempat dibahas dalam  pertemuan terbatas terkait implementasi MP3EI yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang digelar di Pendopo Gubernur NTB, 18 Mei 2012.
Koridor V MP3EI itu menekankan pada pengembangan pariwisata dan pendukung pangan nasional.
Penataan infrastruktur jalan itu juga disinkronkan dengan upaya peningkatan infrastruktur Bandara Sultan Salahuddin Bima.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB Ridwan Syah, Kementerian Perhubungan bersedia mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk peningkatan infrastruktur di Bandara Sultan Salahuddin, terkait implementasi program MP3EI Koridor V itu yakni peningkatan konektivitas antardaerah, antarpulau dan antarnegara.
Anggaran sebesar Rp150 miliar untuk peningkatan infrastruktur Bandara Sultan Salahuddin Bima itu diupayakan bersumber dari dana sisa lebih anggaran (SAL) APBN 2012 yang akan dialokasikan ke pos Kementerian Perhubungan pada APBN 2013.
Kementerian Perhubungan hendak menata infrastruktur Bandara Salahuddin Bima, sejak tahun anggaran 2010, sehingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBN 2010, namun anggaran tersebut belum bisa dimanfaatkan karena pembebasan lahan belum dituntaskan pemerintah daerah.
“Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan penataan infrastruktur Bandara Salahuddin berupa penambahan ketebalan landasan pacu dan perbaikan prasana pendukung di terminal bandara,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan juga berencana memperpanjang landasan pacu Bandara Muhammad Sultan Salahuddin Bima dari panjang 1.650 meter dan lebar 30 meter menjadi panjang 2.250 meter dan lebar 40 meter agar dapat didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737.
Jika panjang landasan pacu Bandara Salahuddin Bima sudah mencapai 2.250 meter dan lebar 40 meter maka dapat didarati berbagai jenis pesawat berbadan lebar.     
Namun, kegiatan perpanjangan dan pelebaran landasan pacu itu tertunda karena masih terkendala pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akibatnya, upaya perbaikan prasarana pendukung di terminal bandara pun ikut tertunda.
Penataan infrastruktur bandara itu, dipandang penting karena Bandara Salahuddin Bima akan menjadi gerbang timur Provinsi NTB.
Sejauh ini Bandara Salahuddin Bima dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.(ant)

Mataram, SE
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sebanyak 44 orang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Dalam tahapan pendaftaran 9-22 April 2013, sebanyak 44 orang pendaftar calon DPD asal NTB memasukan berkas pencalonan. Itu yang sedang diverifikasi kelengkapan administrasinya, sejak 23 April hingga 2 Mei,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansory, di Mataram, Rabu.
Menurut Aksar, dari 44 orang bakal calon anggota DPD asal NTB itu, dua orang diantaranya merupakan anggota DPD asal NTB hasil Pemilu 2009, yakni Prof DR Farouk Muhammad, dan Baiq Diyah Ratu Ganefi SH.
Pada Pemilu 2009, Farouk Muhammad meraih suara terbanyak yakni sebanyak 190.343 suara, disusul H Lalu Abdul Muhyi Abidin dengan 113.324 suara, Baiq Diyah Ratu Ganefi SH dengan 93.332 suara dan H Lalu Supardan SAg dengan 84.895 suara.  
Muhyi tidak lagi mendaftar sebagai calon anggota DPD untuk Pemilu 2014 karena telah maju sebagai calon Wakil Gubernur NTB untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 13 Mei 2013.
Selain dua anggota DPD asal NTB yang kembali mencalonkan diri, juga terdapat nama Ir Badrul Munir MM yang mendaftar sebagai calon anggota DPD NTB untuk Pemilu 2014.        
Badrul masih menjabat Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013 yang masa jabatannya akan berakhir 16 September 2013.
Pada 2008, Badrul yang berasal dari kalangan birokrasi diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendampingi TGH M Zainul Majdi yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilihan Gubernur dan Wakil GUbernur NTB, pasangan ini kemudian menang.
Kini, TGH M Zainul Majdi yang akrab disapa TGB dan telah berpindah ke Partai Demokrat maju lagi untuk mendapatkan periode keduanya, namun berpasangan dengan Muhammad Amin, kandidat yang diusung Partai Golkar.
Pasangan TGB-Amin diusung tujuh parpol yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan Partai Gerindra.
Semula, Badrul juga merupakan salah satu kandidat unggulan untuk berpasangan dengan TGH M Zainul Majdi selaku kandidat calon gubernur yang tengah berkuasa (incumbent), namun akhirnya Amin yang terpilih mendampingi Zainul.  Badrul kemudian memilih jalur non-politik yakni DPD, dan ia merupakan pendaftar ke-10 dari 31 peminat calon DPD asal NTB yang mendatangai KPU NTB. Bakal calon anggota DPD asal NTB lainnya yakni H Lalu Suhaimi Ismy (mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB), Hj Rabiatul Adawiyah SE, DR Suharyanto H Suro, Baiq Dyah R Ganefi, H Abdul Haris, H Lalu Nurul Wathon, H Abdul Kasim SH, H Fadly, H Muhaimin Yahya, TGH Muchlis Ibrahim, Badrul Munir, Abdul Samad, dan H Lalu Mala Sar’i, serta puluhan nama lainnya.
Para bakal calon anggota DPD itu mendaftarkan dirinya di KPU NTB, disertai dokumen syarat dukungan yakni sebanyak tiga ribu orang yang tersebar di 50 persen kabupaten/kota. 
Setelah verifikasi kelengkapan administrasi, selanjutnya KPU akan menyampaikan hasilnya dan para calon anggota DPD itu dapat melakukan perbaikan, 5-14 Mei 2013, kemudian verifikasi perbaikan 15-21 Mei.
Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan oleh KPU kabupaten/kota dijadwalkan 30 Mei hingga 6 Juni 2013.
Selanjutnya, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Semnetara (DCS) anggota DPD yang dijadwalkan 28-30 Juni 2013.
Pengumuman DCS anggota DPD 1-3 Juli 2013, selanjutnya menunggu masukan dan tanggapan masyarakat pada 4-13 Juli 2013, hingga tahapan klarifikasi 14-23 Juli 2013. Penyusunan dan penetapan DCT 24-26 Juli, dan pengumuman DCT anggota DPD pada 27 Juli 2013. (ant)

KPUD Sumbawa Gelar Bintek untuk PPS dan PPK

Sumbawa Besar, SE.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KUPD) Sumbawa menyelenggarakan bimbingan teknis (Bintek) bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS)  dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama tiga hari.
Suhardi Soud, SE,  Ketua KPUD Sumbawa  pada wartawan Koran ini mengatakan Bintek yang dilakukan selama tiga hari tersebut sangat penting dilakukan karena nantinya tugas PPS dan PPK adalah melakukan rekapitulasi ditingkat desa dan kecamatan.
“Diharapkan nantinya PPS memberikan pemahaman yang benar kepada masing-masing KPPS guna terciptanya pemilu yang jujur adil baik dan transparan,” katanya.
Dikatakannya, bintek tersebut adalah tata cara penghitungan suara ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS)  dan tata cara rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan.
“ Mengigat penghitungan suara di tingkat TPS PPS dan PPK adalah awal dari penghitungan suara Bintek ini sangat perlu kami lakukan jauh-jauh hari,” jelasnya.
Dikabupaten Sumbawa ada sekitar 165 Desa kelurahan dan 24 kecamatan. Sedangkan jumlah TPS yang ada di kabupaten Sumbawa berjumlah 944 TPS. (usl)

Surat Pengunduran Diri Sejumlah Anggota Dewan Belum Diterima KPU

Sumbawa Besar, SE.
Proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD priode 2009-2014 yang partainya tidak lolos Pemilu dan anggota DPRD yang “lompat pagar” saat ini porses PAW  sedang berjalan kendati belum semuanya. PAW tersebut, sebagai salah satu syarat pencalegan di KPUD Sumbawa.
Suhardi Soud, SE. Ketua KPUD Sumbawa pada wartawan Koran ini mengakui sejauh ini  proses PAW para anggota dewan tersebut sedang berjalan.
“Saat ini prosesnya sedang berjalan,” katanya.
Dikatakan, anggota DPRD yang terkena PAW harus harus menyerahkan surat pengunduran diri dari partai atau surat pemberhentian dari partainya dan beberapa proses yang lain yang harus dilakukan oleh partai maupun para anggota DPRD yang terkena PAW.
“Yang sudah ada surat pengunduran dirinya pak Syarifudin SH, Ida Rahayu dan M Yamin sementara Jek Morsa sudah ada surat PAW dari DPRD yang menyatakan sedang diproses sedangkan  yang lainnya belum di terima oleh KPU,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbawa H Farhan Bulkiyah menyebutkan, proses PAW sejumlah anggota DPRD Sumbawa masih diproses di Propinsi.
“Masih berproses di propinsi,” ujarnya.
Data yang diperoleh wartawan Koran ini sejumlah anggota DPRD yang di PAW akibat partai tidak lolos Pemilu adalah, Syarifuddin SH Ida Rahayu keduanya dari PDK lompat ke PKPI, M Yamin dari partai Kedaulatan lompat ke Hanura. Sedangkan Jek Morsa sebelumnya dari partai Hanura lompat ke partai Golkar. (usl)

Demokrat Sumbawa Minus 2 Caleg

Sumbawa Besar,SE.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa yang mendaftarkan Calegnya hari Senin (22/04) lalu ini minus dua caleg dari kuota maksimal 45 orang. Dari 5 daerah pemilihan (Dapil), dapil 1 dan dapil 4 masing-masing kekurangan 1 Caleg.
 “Masih ada waktu bagi kami untuk melengkapi kekurangan itu,” kata Syamsul Fiqri,S.Ag., Ketua DPD II PD Sumbawa.
Menurutnya, kekurangan tersebut disebabkan beberapa hari lalu kedua Caleg tersebut mengundurkan diri dan mendaftarkan diri melalui partai politik lain. Sementara, internal partai telah mendiskualifikasi beberapa orang yang sebelumnya telah mendaftar karena tidak sesuai dengan kualifikasi.
Diungkapkan, pengunduran diri dua orang bacaleg tersebut, tidak ada pengaruhnya dengan kisruh yang tengah melanda DPP saat ini. Bahkan ditingkat DPD Sumbawa, sejauh ini masih tinggi elektabilitas Partai Demokrat di masyarakat.
“Dalam waktu yang tidak lama lagi, elektabilitas partai secara nasional akan meningkat tajam bahkan melampaui partai lain. Buktinya sejak beberapa saat lalu sejak ada pergantian ketua, elektabilitasnya meningkat drastis,” ungkapnya.
Dijelaskan, dalam internal PD, terdapat tiga pos proses pencalegan. Yakni keagaam dengan point 40, kepatutan (35) dan ilmu pengetahuan (25). Selain mempertimbangkan pos-pos tersebut, struktur pengurus dalam partai juga mempengaruhi proses pencalegan.
 “Ada satu kades, yakni Desa Parenang yang ikut Caleg. Dia sudah mengundurkan diri jadi kades,” jelasnya.
Dari Caleg yang didaftarkan, ia menargetkan dapat mendominasi parlemen. Atau paling tidak masing-masing dapil terdapat satu orang yang berhasil menduduki kursi parlemen. Sebab, kualitas caleg yang diusulkan PD tidak kalah bersaing dengan caleg dari Parpol lainnya.(us)

Gerindra Targetkan 7 Kursi, Dua Kursi untuk Perempuan

Sumbawa Besar, SE.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menargetkan 7 kursi DPRD Sumbawa dalam Pileg 2014 mendatang. Dari jumlah kursi tersebut Caleg Perempuan akan mengisi 2 kursi.
 “Target kursi 7, ada hitungan matematisnya.Yang jelas, kita harapkan ada keterwakilan perempuan dari Gerindra yang masuk ke DPRD. Target kita dua orang,” kata H.Irwan Rahadi,ST., Ketua DPD II Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, target Caleg perempuan untuk menduduki kursi DPRD Sumbawa bukan tanpa perhitungan. Sebab, melihat dari figur yang diusung untuk bertarung, semua memiliki elektabilitas diatas rata-rata atar sesama petarung perempuan. Atau bahkan sama dengan Caleg laki-laki.
 “Untuk perempuan, kita samakan dengan laki-laki, yang jelas partai gerindra membuka peluang bukan kepada kader dan pengurusl. Juga masyarakat umum,” jelasnya.
Diungkapkan, untuk Pileg mendatang, Partai Gerindra memenuhi semua kuota jumlah Caleg atau 45 orang yang akan bertarung di 5 Dapil.
Sedangkan komposisi untuk keterwakilan perempuan, Gerindra melebihi kuota 30 persen, seperti yang disyaratkan perundang-undangan.
Terkait dengan pendaftaran dihari terakhir, ia menegaskan, hal tersebut dilakukan untuk memanfaatkan hari sebelumnya guna mengoptimalkan seluruh persyaratan atau berkas Caleg sebelum didaftarkan.
“Memang kita sudah persiapkan untuk tanggal 22. Harus persiapkan seluruh berkas caleg agar semaksimal mungkin,” pungkasnya.(us)

Ruas SJN Hijrah Rusak Parah

Sumbawa Besar, SE
Ruas jalan Negara Hijrah kecamatan Lape dikeluhkan oleh masyarakat desa Hijrah. Pasalnya, jalan sepanjang 3 kilo meter  yang menjadi transportasi masyarakat desa Hijrah rusak parah.
Hamsih, Kepala Desa Hijrah pada wartawan memberakan hal tersebut.
Menurutnya, SJN Hijrah sepanjang 3 KM tersebut sejak desa Hijrah 13 tahun lalu menjadi desa defenitif baru satu kilo yang dikerjakan oleh pemerintah daerah.
“Dari 3 kilo SJN itu baru satu kilo saja di aspal dan kondisi jalan yang satu kilo tersebut sudah parah,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, masyarakat desa kesulitan dalam melakukan proses aktifitas ekonomi  khususnya pada saat pergi ke Pasar dan menjual hasil panennya.
“Yang paling parah anak-anak sekolah sedikit terganggu dengan kondisi jalan tersebut apa lagi musim hujan becek,” jelasnya. Untuk itu diharapkan pada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khususnya disektor tranportasi jalan bagi masyarakat desa Hijrah.
“Niat kami pisah dari desa induk tidak lain adalah untuk mendapatkan pembangunan yang merata dari pemerintah akan tetapi sebaliknya yang kami dapat. Saya harap pemerintah daerah memberikan perhatian khusus soal infrastruktur jalan,” pintanya. (usl)