NTB Tingkatkan Koordinasi Perbanyak Posyandu Mandiri

Mataram, SE
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di 10 daerah otonom, agar secara bersama-sama memperbanyak pos pelayanan terpadu atau posyandu mandiri demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di berbagai desa dan kelurahan.
“Koordinasi dengan kabupaten/kota dipandang penting karena akan mempercepat upaya pengembangan posyandu mandiri atau posyandu ‘bersaing’ yang diyakini akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara signifikan di desa-desa dan kelurahan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) dr H Moch Ismail, di Mataram, Sabtu.
Ismail mengatakan, peningkatan koordinasi itu telah diperbincangkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) NTB 2013, yang digelar di Mataram, 12-13 April 2012, dan diikuti oleh perwakilan dari 10 kabupaten/kota di NTB.
NTB memperbanyak posyandu mandiri karena hingga kini baru sedikit posyandu yang dikategorikan mandiri.  
Hingga kini posyandu yang sudah dikategorikan mandiri di wilayah NTB baru dua persen atau sekitar 115 unit dari total 5.766 unit posyandu yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Padahal, posyandu merupakan tulang punggung program peningkatan kesejahteraan ibu dan anak di desa/kelurahan.
“Penyebab utama posyandu di NTB sulit mandiri antara lain kurangnya kepedulian berbagai pihak terkait termasuk kalangan eksekutif dan legislatif di kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran revitalisasi posyandu,” ujarnya.
Ia menyontohkan upah untuk kader posyandu di berbagai kabupaten/kota di wilayah NTB yang relatif minim, yakni hanya Rp20 ribu/bulan dan bervariasi antarkabupaten/kota.
Jumlah kader posyandu di setiap kabupaten/kota pun relatif terbatas, rata-rata dibawah lima orang per desa/kelurahan.
Menurut Ismail, pihaknya terus berupaya mengembangkan posyandu di berbagai daerah agar menjadi basis pelayanan medis di tengah kehidupan masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas hidup warga setempat.
Kader-kader posyandu harus mampu meyakinkan warga setempat yang membutuhkan pelayanan medis untuk selalu memperhatikan banyak hal yang berkaitan dengan kualitas kesehatan.
Kader posyando pun harus mampu membantu meningkatkan kualitas kesehatan ibu-ibu hamil hingga melahirkan bayi yang juga berkualitas.
“Misalnya, selalu mengingatkan masyarakat agar memperhatikan usia kawin yang semestinya minimal telah berusia 17 tahun, karena perkawinan bukan hanya penyatuan fisik berlawanan jenis kelamin namun untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga akan terus berupaya merangsang semua pihak untuk melaksanakan revitalisasi posyandu.
Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi, MA, juga telah mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada para bupati/walikota agar menyukseskan program revitalisasi posyandu sebagai agenda nasional.
Ismail mengakui, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput, berbagai hal patut dilakukan antara lain peningkatan jumlah bidan desa hingga mencukupi kebutuhan, dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
Menurut dia, idealnya satu desa minimal memiliki seorang bidan sehingga jumlah bidan desa yang dibutuhkan mencapai 1.085 orang sesuai jumlah desa yang ada.    (ant)