100 Bidan PTT Bantu Pelayanan Kesehatan NTB

Mataram, SE
Kementerian Kesehatan mengalokasikan sebanyak 100 orang bidan yang masih berstatus Pegawai Tidak Tetap rekrutmen 2012, untuk membantu pelayanan kesehatan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
“Tahun ini, kita (NTB) dapat jatah 100 bidan PTT, dan itu akan sangat membantu mensukseskan program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di daerah ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dr H Moch Ismail, di Mataram, Sabtu.
Ia mengatakan, kehadiran 100 bidan PTT itu akan dapat mengisi kekurangan bidan di desa-desa baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di 10 daerah otonom, juga terus berupaya menambah jumlah bidan desa setiap tahun anggaran, baik melalui rekrutmen CPNS maupun formasi tenaga kontrak.
Hingga kini, jumlah bidan desa telah menyebar di 959 desa dari total 1.085 desa yang ada di wilayah NTB, sehingga masih kekurangan 126 orang bidan, karena standar minimalnya satu desa memiliki seorang bidan.      
Hanya saja, jangka waktu bidan PTT itu hanya dua tahun, sehingga setelah itu NTB akan kembali kekurangan bidan desa.
“Kami berharap, pemerintah kabupaten/kota dapat memprioritaskan para bidan PTT itu dalam rekrutmen CPNS setelah habis masa tugas dua tahun.
Tapi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan formasi,” ujarnya.
Ismail menyebut salah satu tugas penting bidan desa yakni membantu menyukseskan program unggulan daerah NTB yang dikenal dengan sebutan Akino (angka kematian ibu nol).
Program akino dimulai dari tahun 2009 dengan data angka kematian ibu melahirkan 320/100.000 kelahiran yang terdata di tahun 2008, sementara angka kematian bayi terdata sebanyak 72/10.000 kelahiran yang juga terdata di tahun 2008.
Diupayakan angka kematian ibu melahirkan dan bayi terus berkurang secara signifikan hingga mencapai 260/100.000 kelahiran untuk ibu melahirkan dan 42/10.000 kelahiran bayi di tahun 2013.
Dalam mewujudkan program Akino itu, Pemerintah Provinsi NTB menerapkan program persalinan bebas biaya secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2010.
Persalinan bebas biaya itu akan diterapkan di puskesmas dan jaringannya serta ruang Kelas III RSUD kabupaten/kota dan RSU Provinsi NTB.
Pembiayaan semua persalinan itu akan ditanggulangi dengan dana jaminan kesehatan masyarakat daerah dan untuk melaksanakan program pelayanan jaminan kesehatan itu, dibutuhkan anggaran sekitar Rp28,59 miliar lebih pada setiap tahun anggaran, yang dialokasikan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
“Tentu, keberadaan bidan dalam jumlah yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput, sehingga peningkatan jumlah bidan desa terus mendapat perhatian serius, selain peningkatan sarana prasarana kesehatan,” ujarnya. (ant)